Istana Buka Suara Soal Kekhawatiran Sekolah Rakyat Tumpang Tindih dengan Sekolah Eksisting

Ilustrasi.(MI)

KEPALA Kantor Komunikasi Presiden (PCO), Hasan Nasbi, menegaskan bahwa kehadiran Sekolah Rakyat tidak akan menimbulkan tumpang tindih dengan sistem pendidikan eksisting atau reguler yang dijalankan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen). Sekolah Rakyat dirancang sebagai strategi pelengkap untuk menjangkau kelompok masyarakat paling rentan.

“Kalau bicara soal pendidikan di Indonesia, bukan hanya Kemendikbudristek yang mengelola. Kementerian Agama juga punya sekolah. Dan sebagian dari mereka juga pakai kurikulum dari Kemendikbudristek. Sama halnya dengan Sekolah Rakyat, kurikulumnya pun nanti mengacu pada kurikulum nasional,” kata Hasan, dalam keterangannya di Jakarta, Senin (8/7).

Sasaran Utama?

Hasan menambahkan, sasaran dari Sekolah Rakyat adalah anak-anak dari keluarga yang masuk kategori Desil-1, yakni kelompok masyarakat termiskin. Mereka adalah anak-anak yang bahkan ketika sekolah sudah digratiskan pun tetap tidak mampu bersekolah karena keterbatasan biaya hidup.

“Jadi ini benar-benar anak-anak dari wilayah kemiskinan ekstrem. Mereka yang selama ini tidak terjangkau, akan diurus oleh negara melalui Sekolah Rakyat. Anak-anak ini diasramakan, dikasih makan tiga kali sehari," papar Hasan.

Hapus Kemiskinan?

Lebih jauh, Hasan menyebut program ini tidak hanya menyasar pendidikan anak. Tetapi juga menjadi bagian dari upaya pemerintah menghapus kemiskinan ekstrem secara menyeluruh.

“Ini program pemerataan. Ada pendidikan untuk anak-anaknya, ada program sosial untuk keluarganya. Karena menghapus kemiskinan ekstrem itu harus dimulai dari generasi penerus. Diberi pendidikan yang layak agar kelak mereka punya akses ke pekerjaan yang baik,” ujarnya.

Tidak Relevan?

Hasan menegaskan, wacana tumpang tindih dengan sekolah reguler tidak relevan. Sebab, Sekolah Rakyat justru hadir untuk menutup celah yang belum bisa dijangkau oleh sistem yang ada.

“Jadi ini bukan soal tumpang tindih, tapi strategi pelengkap dari sistem pendidikan kita. Karena faktanya, ada anak-anak yang digratiskan pun tetap tidak bisa datang ke sekolah. Maka negara yang turun tangan, negara yang urus,” tegasnya. (Bob/P-3)