MENTERI Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menegaskan air harus menjadi agenda utama pembangunan sehingga mampu mencapai target 100% pada 2045. Ia mengatakan untuk mencapai target tersebut diperlukan investasi hingga Rp100 triliun.
Mengutip laporan United Nations World Water Development Report 2024, AHY menyampaikan bahwa 2,2 miliar orang di dunia masih hidup tanpa akses air minum yang aman. Sedangkan, 3,5 miliar orang tidak memiliki akses sanitasi yang layak. Indonesia sendiri dengan jumlah penduduk lebih dari 280 juta turut menghadapi tekanan serupa.
AHY mengatakan baru sekitar 37% PDAM yang dapat mencapai full cost recovery. Sementara mayoritas lainnya masih beroperasi di bawah ambang keberlanjutan keuangan. AHY menyebut diperlukan komitmen untuk menjawab tantangan tersebut dengan menjadi super team.
“Saat ini cakupan akses air bersih perpipaan nasional sekitar 22%. Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), kita menargetkan 40%, dan pada 2045 kita harapkan 100%. Itu semua membutuhkan investasi, termasuk jika dihitung hingga 100 triliun rupiah," kata AHY, saat membuka ajang Indonesia Water and Wastewater Expo & Forum (IWWEF) 2025 yang diselenggarakan oleh Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia (PERPAMSI) di Jakarta International Convention Center (JICC), Rabu (11/6).
"Semua punya peran. Kami juga siap mengambil peran di situ, tentunya di bawah kepemimpinan Bapak Presiden Prabowo Subianto,” tambah AHY.
Banyak perusahaan yang hadir dan ikut memeriahkan (IWWEF) dalam acara tersebut dengan memasang both. Salah satunya ialah PT Tigalapan Investama Group dengan komisaris Mohd Reza Pahlevi. Reza menilai untuk mencapai 100% akses air bersih tersebut dibutuhkan sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, serta keterlibatan aktif pihak swasta. Ia menilai infrastruktur dasar seperti perpipaan menjadi kunci utama yang harus segera dibenahi agar hak rakyat mendapatkan air bersih bisa terpenuhi secara merata.
“Kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah sangat penting, karena pemerintah pusat tidak bisa mengandalkan dana sendiri. Diperlukan sinergi dengan pihak swasta melalui mekanisme KPBU (Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha) dan B2B,” ujar Reza.
Reza juga menekankan pentingnya transfer teknologi dalam pengelolaan air bersih, terutama dengan kemajuan teknologi seperti AI, sistem SCADA, dan IoT yang dapat meningkatkan efisiensi dan pengelolaan sistem air.
“Investasi yang dibutuhkan sangat besar, bahkan bisa mencapai ratusan hingga ribuan triliun rupiah untuk infrastruktur air bersih saja,” tambahnya.
Reza menyebut, saat ini fokus menjalin kemitraan dengan PDAM di berbagai daerah seperti Bekasi, Tangerang, Depok, Sidoarjo, dan beberapa daerah lain. Tujuannya adalah mempercepat penyediaan layanan air bersih dengan dana murni dari investasi swasta lokal, sebagai wujud kontribusi nyata bagi Indonesia.
“Kolaborasi harus berjalan baik supaya target nasional bisa tercapai dan masyarakat mendapat akses air bersih yang layak,” tutup Reza. (E-4)