2 weeks ago
11
Direktur Eksekutif Median Rico Marbun.(MI/BAYU ANGGORO)
PENAHANAN Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Krisyanto menaikan suhu politik dua pekan terakhir. Sebagian besar masyarakat meyakini ini merupakan peristiwa hukum murni tanpa tekanan politik.
Hal itu terangkum dalam survei persepsi publik yang dilakukan Media Survey Nasional (Median). Direktur Eksekutif Median Rico Marbun, mengatakan, survei ini bertujuan menggali opini warganet terkait situasi politik yang berkembang pesat.
Kuesioner disebarkan pada 21-22 Februari 2025 kepada 518 responden di 30 provinsi.
"Situasi politik dua pekan terakhir sangat dinamis. Kami ingin mengetahui bagaimana persepsi publik terhadap isu-isu yang mencuat. Namun, survei ini hanya mencerminkan opini pengguna media sosial, bukan populasi secara keseluruhan," kata Rico dalam keterangannya, Selasa (25/2).
Hasil survei menunjukkan 85,7% responden mengetahui isu penahanan Hasto oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dari jumlah tersebut, 55,8% menilai penahanan tersebut sebagai langkah hukum murni, hanya 26,6% yang menganggapnya sebagai tekanan politik.
“Dari 55,8% yang percaya ini langkah hukum murni, sebanyak 44,6% setuju sepenuhnya, 13,5% menganggap KPK menjalankan tugasnya, dan 11,4% menilai ini sebagai penegakan hukum yang adil,” jelasnya.
Di sisi lain, dari 26,6% yang melihat penahanan sebagai tekanan politik, sebanyak 28,3% beralasan karena PDIP merupakan oposisi pemerintah, 15,9% menyebut faktor konflik antara PDIP dan Presiden Joko Widodo, serta 10,9% menuding tekanan dari penguasa.
Retret
Survei juga menyoroti instruksi PDIP agar kepala daerah dari partai tersebut tidak ikut retret. Sebanyak 37,3% warganet setuju dengan arahan tersebut, sementara 46,1% tidak setuju.
Lebih lanjut, survei Median juga mencatat popularitas tagar #Kaburajadulu. Sebanyak 85,7% responden mengetahui gerakan ini, dengan 53,7% menyatakan setuju dan 34,9% tidak setuju, sedangkan 11,4% tidak menjawab.
Dukungan terhadap gerakan ini didominasi oleh kelompok usia 17-39 tahun. Alasan utama yang dikemukakan adalah sulitnya lapangan kerja (18,3%) serta anggapan bahwa pemerintah tidak peduli pada rakyat (16,9%).
“Sementara itu, dari mereka yang tidak setuju, 18,2% beralasan bahwa gerakan ini tidak bertanggung jawab, sedangkan 13,8% menilai setiap masalah pasti ada solusinya,” tambah Rico.
Media Survey Nasional (Median) merupakan anggota Asosiasi Riset dan Opini Publik Indonesia (AROPI) serta terdaftar sebagai lembaga survei dan penghitungan cepat di Komisi Pemilihan Umum (KPU) sejak Januari 2024.
