2 days ago
6
Raja Juli Antoni saat dipanggil Presiden terpilih Prabowo Subianto di Kertanegara, Jakarta.(Antara Foto)
ANGGOTA Komisi IV DPR RI Firman Soebagyo mengkritik keputusan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni yang menempatkan politisi atau kader Partai Solidiritas Indonesia (PSI) di organisasi Operation Management Office (OMO) Indonesia’s Forestry and Other Land Use atau FOLU Net Sink 2030. Ia menilai organisasi yang fokus di pengurangan emisi dan pengendalian perubahan iklim harus diisi figur profesional.
“Lembaga pemerintahan (tapi dikelola) seperti menjadi alat politik atau menjadi instrumen politik untuk mencapai tujuan tertentu yang bertentangan dengan UU,” kata Firman melalui keterangannya, Selasa (11/3).
Politisi Fraksi Partai Golkar itu mengatakan penempatan kader partai yang dinaungi Raja Juli Antoni itu membuat para ASN yang memiliki kompetensi akan tersisih oleh mereka yang tidak punya latar belakang yang mendukung.
“Seharusnya para ASN memiliki kesempatan, namun jadi begitu mudah tergeser oleh gerombolan kader partai yang belum tentu profesional,” katanya.
Firman berharap Presiden Prabowo Subianto bisa memberi perhatian lebih pada persoalan ini. Jangan sampai, kata dia, kasus serupa menjadi preseden yang dianggap biasa dalam sistem perekrutan pegawai pemerintahan dewasa ini.
Sebelumnya, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengeluarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 32 pada 31 Januari 2025. Isinya tentang Penetapan Struktur Organisasi Operation Management Office (OMO) Indonesia Forestry and Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030.
Dalam keputusan tersebut, Raja Juli memasukkan sejumlah kader partai dalam organisasi tersebut. Dalam beleid itu disebutkan honor untuk penanggung jawab atau pengarah sebesar Rp 50 juta setiap bulan, untuk anggota bidang Rp 20 juta setiap bulan, sedangkan bagi staf Rp 8 juta per bulannya. (H-4)
