Di Luar Nalar, Netanyahu Bertekad Duduki Gaza Sepenuhnya

4 hours ago 2
Di Luar Nalar, Netanyahu Bertekad Duduki Gaza Sepenuhnya PM Israel Benjamin Netanyahu.(Media sosial X)

PERDANA Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, kembali menegaskan bahwa pemerintahnya tidak akan menyetujui kesepakatan apa pun yang mengarah pada penghentian permanen perang di Gaza. Dalam konferensi pers pada Rabu (22/5), Netanyahu bertekad menguasai seluruh wilayah Jalur Gaza.

“Pastinya ada 20 sandera yang masih hidup di Gaza dan 38 lainnya diyakini telah terbunuh,” kata Netanyahu, dikutip dari Anadolu, Kamis (22/5).

Ia menyatakan Israel hanya akan mempertimbangkan gencatan senjata sementara, semata-mata untuk memfasilitasi pembebasan sandera.

“Jika ada peluang untuk jeda sementara dalam pertempuran guna memulangkan lebih banyak sandera, saya tekankan, jeda sementara, kami terbuka untuk itu,” tegas Netanyahu.

Syarat dari Hamas
Sementara itu, Hamas berulang kali menyatakan kesiapan untuk membebaskan tawanan Israel dalam satu kesepakatan besar sebagai imbalan atas penghentian perang, penarikan penuh pasukan Israel dari Gaza, dan pembebasan tahanan Palestina.

Namun, Netanyahu secara tegas menolak tuntutan tersebut. Sebaliknya, ia bersikeras bahwa syarat perdamaian mencakup pelucutan senjata semua faksi perlawanan Palestina dan kontrol penuh Israel atas Gaza.

Langkah Netanyahu mendapat kritik tajam dari para pemimpin oposisi dan keluarga para sandera. Mereka menudingnya memperpanjang perang demi mempertahankan koalisi sayap kanan dan posisinya sebagai perdana menteri.

Dalam konferensi pers yang sama, Netanyahu juga mengklaim bahwa Israel telah menyusun rencana bantuan kemanusiaan baru untuk Gaza, yang disebutnya disusun bersama Amerika Serikat. Rencana tersebut mencakup tiga tahap:

1. Penyaluran cepat bahan pangan pokok untuk anak-anak guna mencegah krisis kemanusiaan.
2. Pendirian titik distribusi makanan yang dikelola oleh perusahaan-perusahaan Amerika dan diamankan oleh militer Israel.
3. Pembentukan zona evakuasi sipil yang ditunjuk secara resmi.

Syarat akhiri perang
Lebih lanjut, Netanyahu memaparkan syarat-syarat Israel untuk mengakhiri perang, yakni pengembalian semua sandera, pengusiran pimpinan Hamas dari Gaza dan pelucutan senjata kelompok tersebut secara total.

Dia juga menyinggung pelaksanaan Rencana Trump pasca pencapaian tujuan tersebut—sebuah skema yang secara luas dipandang sebagai upaya relokasi warga Palestina dari Gaza.

Netanyahu banjir kecaman
Pemimpin oposisi Yair Lapid mengecam pernyataan Netanyahu dalam video yang dipublikasikan di X. "Pernyataan Netanyahu malam ini berarti pendudukan Gaza selama bertahun-tahun," ujarnya.

Lapid juga menuduh Netanyahu berbohong mengenai koordinasi dengan pemerintah AS.

"Netanyahu telah kehilangan simpati dari (Presiden AS) Donald Trump," katanya.

Yair Golan, ketua partai oposisi kiri-tengah Demokrat, juga melontarkan kritik keras.

"Saya melihat pertunjukan yang dilakukan oleh seorang pria yang suka berbohong, tertekan, dan terobsesi, yang melemparkan lumpur ke semua orang dan menolak untuk bertanggung jawab atas apa pun," tulisnya di platform X.

"Saya akan menuntut Anda atas pencemaran nama baik atas kebohongan yang Anda sebarkan tentang saya, dan kami akan mengalahkan Anda dalam pemilu segera," tambah Golan kepada Netanyahu.

Forum keluarga sandera Israel pun menyampaikan kritik tajam melalui pernyataan di X.

"Kita sedang menuju kesempatan yang hilang di abad ini," ujar mereka.

"Setelah lebih dari 19 bulan perang, belum ada tanda-tanda berakhirnya perang; tidak ada peluang untuk pemulihan dan rehabilitasi di masa mendatang," sebutnya.

Jumlah korban perang
Sejak awal agresi Israel terhadap Gaza pada Oktober 2023, tercatat hampir 53.700 warga Palestina tewas—mayoritas merupakan perempuan dan anak-anak.

Di tengah kecaman global, Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) telah mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanannya Yoav Gallant atas dugaan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Gaza.

Selain itu, Israel juga tengah menghadapi gugatan genosida di Mahkamah Internasional (ICJ) terkait operasi militer intensifnya di wilayah tersebut. (Fer/I-1)

Read Entire Article
Tekno | Hukum | | |