2 weeks ago
14
Jalan di Kabupaten Blora berada di perbatasan dengan Ngawi, Jawa Tengah, menunggu perbaikan.(MI/Akhmad Safuan)
EFISIENSI anggaran yang dilakukan, terutama untuk Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) membuat Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blora kelabakan. Pemkab bahkan berencana mencari pinjaman untuk digunakan pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan.
Pemantauan Media Indonesia, Kamis (27/2) hingga saat ini sejumlah ruas jalan di Kabupaten Blora masih belum layak. Selain rusak, kondisi jalan juga masih berupa jalan tanah dan sebagian di antaranya belum dapat menembus desa-desa tertentu karena berada di kawasan hutan. Dampaknya cukup terasa membuat perekonomian di wilayah itu berjalan lambat.
Masa kepemimpinan periode pertama Bupati Arief Rohman, pembangunan infrastruktur terutama jalan terus digenjot, sehingga sebagian jalan mulai terlihat mulus dan layak setelah dilakukan pengecoran, tetapi sebagian lainnya belum terselesaikan. "Di periode kedua ini, kami masih fokus untuk perbaikan jalan hingga dapat menembus desa-desa terpencil," ujarnya.
Di tengah rencana menggenjot perbaikan infrastruktur tersebut, Pemkab Blora dihadapkan kondisi terjadinya efesiensi anggaran terutama DAU dan DAK dengan mengalami pemotongan hingga Rp65 miliar. Berbagai upaya dilakukan agar program pembangunan infrastruktur (jalan) tetap berlanjut sesuai harapan warga yang telah berpuluh-puluh tahun menahan diri melihat jalan desa yang tidak layak.
Sekretaris Daerah Blora Komang Gede Irawadi mengaku bahwa hingga saat ini program pembangunan infrastruktur, terutama jalan dan jembatan tetap menjadi fokus bagi daerah ini, karena kebutuhan warga Blora akan jalan sangat tinggi terutama di sejumlah desa dan kecamatan di daerah selatan hingga sampai perbatasan dengan daerah Ngawi, Jawa Timur.
"Pemotongan bagi Kabupaten Blora akibat efesiensi anggaran sangat besar mencapai Rp65 miliar, sehingga harus dicarikan solusi agar pembangunan infrastruktur yang sudah diprogramkan tetap berjalan," kata Komang Gede Irawadi.
Menghadapi kondisi ini, menurut Komang Gede Irawadi, maka saat ini sedang dilakukan pengkajian anggaran secara menyeluruh terutama masalah infrastruktur, karena satu sisi sangat dibutuhkan dan diharapkan warga agar perekonomian berjalan. Juga di sisi lain keterbatasan anggaran menjadi kendala. "Skema agar semua program dapat berjalan adalah mencari pinjaman atau utang," imbuhnya.
Skema mengandalkan pinjaman daerah ini, ungkap Komang, telah disetujui legislatif Rp215 miliar yang akan digunakan untuk perbaikan jalan di Blora sebanyak 41 ruas bagian dan dapat berkembang menjadi 50 ruas jalan. "Setelah adanya efesiensi anggaran DAK awalnya untuk perbaikan jalan, (tapi) dibatalkan," tuturnya. (AS/E-4)
