4 hours ago
2
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi saat bertemu pengurus Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Jawa Barat.(MI/BAYU ANGGORO)
KALANGAN pengusaha siap mendukung program kerja Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi untuk memperbaiki perekonomian. Berbagai upaya perbaikan siap dilakukan untuk mendorong pendapatan asli daerah.
Hal ini disampaikan Ketua Apindo Jawa Barat, Ning Wahyu Astutik, Sabtu (19/4). Pihaknya sudah berkomunikasi langsung dengan Gubernur membahas hal tersebut.
"Pada intinya kami siap berkolaborasi untuk mewujudkan Jabar Istimewa," ujarnya.
Ning menjelaskan, dalam pertemuan itu dibahas sejumlah hal terkait iklim usaha di Jawa Barat. Salah satunya terkait konflik dalam perekrutan tenaga kerja oleh pihak perusahaan.
"Banyak persoalan justru bermula dari pola rekrutmen," katanya.
Apindo dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat menyadari pentingnya perbaikan sistem rekrutmen yang lebih berpihak pada warga lokal. "Gubernur meminta supaya perusahaan tidak lagi membuka
lowongan kerja tanpa koordinasi. Cukup melapor ke Dinas Tenaga Kerja Provinsi dan menggunakan aplikasi yang telah disiapkan oleh pemprov. Tenaga kerja lokal akan diprioritaskan dan jika tidak tersedia
baru dilakukan pencarian dari luar daerah," papar dia.
Pemerintah pun, lanjut Ning, menekankan pentingnya menjaga aspek lingkungan di tengah kepentingan bisnis. Gubernur menegaskan agar pelaku usaha tidak berdosa terhadap alam dengan tidak membuang limbah sembarangan ke sungai atau lingkungan sekitar.
Untuk itu, Gubernur meminta seluruh pelaku industri untuk menjalankan pengelolaan limbah secara bertanggung jawab dan sesuai regulasi.
Kontribusi
Dalam pertemuan itu, Ning menyebut Gubernur mengajukan permintaan kepada Apindo Jawa Barat mengenai kontribusi fiskal. Pasalnya, banyak industri besar yang membayar pajak di Jakarta, sedangkan beban lingkungan, sosial, dan kemacetan ditanggung oleh daerah tempat usaha berada.
"Gubernur mendorong perusahaan untuk memindahkan NPWP dan pusat administrasinya ke Jabar agar manfaat ekonominya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat sekitar," ucapnya.
Tak hanya itu, tambah Ning, Dedi Mulyadi juga menyinggung terkait pajak kendaraan bermotor. Gubernur menilai mayoritas kendaraan operasional industri yang beroperasi di Jawa Barat berpelat nomor luar Jawa Barat.
"Gubernur mengimbau agar kendaraan operasional mulai dari bus karyawan, kendaraan HRD, hingga mobil dinas menggunakan pelat Jabar, sebagai bentuk nyata kepedulian terhadap daerah yang selama ini menerima dampak dari aktivitas industri," katanya.
Saat itu juga Ning langsung meminta komitmen dari anggotanya yang hadir untuk memenuhi keinginan Pemerintah Provinsi Jawa Barat tersebut.
"Kami akan segera meminta kepada perusahaan-perusahaan anggota
Apindo Jabar agar melakukan penyesuaian secara bertahap, sebagai bentuk kontribusi terhadap penerimaan daerah dan penghargaan atas peran Jabar sebagai daerah yang memfasilitasi aktivitas
industri," katanya.
