3 hours ago
4
Pemulangan jenazah korban ledakan amunisi kedaluwarsa di Garut.(Dok. Antara)
AMNESTY International Indonesia mendesak Komisi I DPR RI untuk membentuk tim pencari fakta yang bekerja secara independen dalam menginvestigasi insiden ledakan amunisi kedaluwarsa oleh TNI-AD di Garut, Jawa Barat. Peristiwa itu diketahui mengakibatkan 13 orang meninggal dunia, empat di antaranya prajurit TNI-AD sendiri.
Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid seraya menyampaikan bela sungkawa kepada seluruh keluarga korban mengingatkan, tragedi tersebut ini harus diusut. Menurutnya, kegagalan dalam mengusut insiden itu sama saja dengan kegagalan negara untuk melindungi hak asasi manusia para korban.
Menurutnya, pembentukan tim pencari fakta diperlukan agar keluarga korban mendapatkan hak untuk tahu apa yang terjadi. Di sisi lain, hasil kerja tim juga dapat menjadi sarana pengawasan yang ketat atas peralatan mematikan seperti senjata, amunisi, maupun bahan peledak di lingkungan TNI.
Menurut Usman, tanpa pengawasan yang ketat dan evaluasi menyeluruh dari DPR, kejadian mematikan seperti itu berpotensi terulang kembali.
"Tiap proses penanganan amunisi, dari produksi, distribusi, hingga pemusnahan harus patuh pada standar keamanan dan ditangani oleh mereka yang profesional. Jika berulang dan ada pembiaran negara maka sekali lagi, kejadian ini bisa tergolong pelanggaran HAM, khususnya hak hidup, hak absolut yang tidak bisa dikurangi dalam kondisi apapun," ujarnya lewat keterangan tertulis yang diterima Media Indonesia, Selasa (13/5).
Usman juga mengatakan, tim investigasi yang bekerja secara menyeluruh, imparsial, dan transparan harus dilakukan oleh unsur di luar TNI. Tujuannya, untuk memastikan integritas dan kredibilitas pengusutan ini, termasuk adanya impunitas.
"Komnas HAM dan Kepolisian juga memiliki kewajiban menginvestigasi kasus ini karena banyaknya korban warga sipil dan kejadian berada di luar zona militer," sambungnya.
Lebih lanjut, Amnesty mengkritik pernyataan petinggi TNI terkait klaim bahwa warga sipil menjadi korban meninggal dunia karena hendak mengambil logam serpihan amunisi. Bagi Usman, pernyataan itu adalah klaim yang terburu-buru dan tidak sensitif terhadap perasaan keluarga korban.
Terlebih, belum ada hasil penyelidikan menyeluruh, imparsial, dan transparan. Pihaknya menuding klaim itu terkesan menyalahkan korban demi mengaburkan tanggung jawab institusional TNI atas kelalaian yang terjadi.
"Apapun penyebab ledakan, termasuk ada dan tidaknya pelanggaran SOP keamanan lokasi oleh TNI dengan keberadaan warga sipil di lokasi peledakan, kami mendesak agar dilakukan investigasi segera, independen, imparsial, dan menyeluruh atas tragedi ini," terang Usman. (H-3)
