3 hours ago
2
Koalisi masyarakat sipil yang terdiri dari Transparency International Indonesia, Themis Indonesia, dan Trend Asia mengadukan seluruh komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI dan Sekretaris Jenderal KPU RI ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), K(MI/tri subarkah)
KOALISI masyarakat sipil yang terdiri Transparency International Indonesia, Themis Indonesia, dan Trend Asia mengadukan komisioner dan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) terkait penyewaan pesawat jet pribadi yang dinilai melanggar kode etik.
Peneliti Trend Asia Zakki Amali mengungkap berdasarkan hasil cost appraisal yang dilakukan pihaknya, penyewaan private jet seharusnya tidak mencapai Rp45 miliar sebagaimana klaim KPU RI. Ia menjelaskan, hitungan itu merupakan estimasi untuk biaya sewa dan operasional semua private jet yang digunakan.
"Sebetulnya cost appraisal yang kami lakukan itu hanya memakan sekitar Rp15 miliar untuk seluruh rute pemantauan yang mereka lakukan," terangnya di Kantor DKPP, Jakarta, Kamis (22/5).
Menurut Zakki, pihaknya juga sudah memperhitungkan komponen penyewaan private jet lainnya, termasuk ground handling dan keuntungan wajar bagi vendor. Adapun jumla perhitungan yang dihitung pihaknya adalah 59 perjalanan ke sekitar 40 daerah.
"Sementara di dalam kontraknya itu Rp65 miliar dan kemudian diklarifikasi KPU menjadi Rp45 miliar. Meskipun menggunakan data dari KPU, masih terdapat minus sekitar 30 miliar. Nah inilah yang harus dijawab oleh KPU sendiri dan KPU harus transparan, terutama terhadap pemakaian jet. Karena selama ini disembunyikan," kata Zakki. (P-4)
