Ilustrasi--Bus listrik Transjakarta mengantre sebelum memasuki Halte Transjakarta Pasar Baru, Jakarta.(ANTARA/Muhammad Rizky Febriansyah)
PENGAMAT transportasi Djoko Setijowarno menyoroti kondisi transportasi umum di Indonesia yang dinilai memprihatinkan. Ia menyebut, sebagian besar kota di Tanah Air belum memiliki sistem transportasi umum modern yang memadai.
“Sebanyak 95% kota-kota di Indonesia tidak memiliki transportasi umum modern. Bahkan banyak kota yang sama sekali sudah tidak memiliki fasilitas transportasi umum,” ujar Djoko saat dikonfirmasi, Jumat (24/10).
Menurut Djoko, di kota-kota yang masih memiliki layanan transportasi umum pun, kondisi sarana yang ada sudah jauh dari layak.
“Andai ada, rata-rata usia kendaraannya sudah di atas 10 sampai 15 tahun dan tidak layak operasi,” katanya.
Djoko menjelaskan, hingga saat ini, transportasi umum modern dengan skema buy the service baru tersedia di 17 kota dan 11 kabupaten, dari total 514 pemerintah daerah di Indonesia yang mencakup 38 provinsi.
“Artinya, masih banyak wilayah yang belum tersentuh layanan transportasi publik yang layak,” imbuhnya.
Lebih lanjut, Djoko menyoroti rencana pemerintah meluncurkan program mobil nasional.
Menurutnya, kebijakan tersebut seharusnya tidak hanya memproduksi kendaraan bagi para pejabat, tetapi juga memperhatikan kebutuhan mobilitas masyarakat luas.
“Kebutuhan mobilitas itu bukan hanya oleh pejabat, rakyat juga memerlukan. Alangkah baiknya kalau mobil nasional juga mencakup kendaraan untuk rakyat, seperti bus, angkutan pedesaan, dan truk,” tutur Djoko.
Ia menjelaskan, bus diperlukan untuk memperluas jangkauan transportasi umum modern di kota dan kabupaten, sedangkan angkutan pedesaan dapat membantu warga desa ke pasar atau mengangkut hasil pertanian.
“Truk juga penting untuk mengangkut logistik dan pangan,” katanya.
Djoko menambahkan, negara-negara seperti India, China, dan Jepang sudah menargetkan produksi truk dan bus sebagai bagian dari strategi industrinya.
“Sekarang ini, bus dan truk di Indonesia kebanyakan bukan produksi dalam negeri. Padahal, kebutuhan akan kendaraan itu sangat tinggi,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa program mobil nasional seharusnya membawa manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat.
“APBN itu berasal dari rakyat, jadi jangan hanya untuk pejabat. Rakyat juga harus ikut menikmati hasil program mobil nasional,” tegasnya. (Z-1)
