4 hours ago
3
Presiden Prabowo Subianto(Metro TV/BPMI Setpres)
KABINET Merah Putih di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto-Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memasuki 6 bulan kerja. Sebagai evaluasi, sejumlah lembaga survei mengungkapkan hasil penelitian yang menyatakan mayoritas masyarakat merasa puas dengan kinerja pemerintah.
Berdasarkan riset Indonesia Social Insight (IDSIGHT), sebanyak 74,6 persen responden menilai positif kepemimpinan Prabowo, sementara 15,4 persen menilai negatif, dan sisanya netral.
Sementara itu, Gibran juga memperoleh penilaian serupa dengan tingkat kepuasan publik mencapai 73,5 persen. Sementara itu, sebanyak 14,2 persen menilai negatif, dan sisanya bersikap netral.
Penilaian ini didasarkan pada analisis sentimen publik terhadap konten di akun media sosial resmi Presiden dan Wakil Presiden pada periode 6 hingga 15 April 2025. Platform yang dianalisis mencakup Instagram, X/Twitter, Facebook Page, dan TikTok yang merupakan media sosial dengan jumlah pengguna terbanyak di Indonesia menurut laporan Data Digital Indonesia 2024.
Direktur Komunikasi IDSIGHT Johan Santosa menjelaskan, meski penilaian masih tinggi, masih ada celah-celah yang harus diperbaiki pemerintah agar kebijakan berjalan transparan, akuntabel, dan berkelanjutan.
“Presiden Prabowo menilai kinerjanya masih jauh dari sempurna, bahkan memberi skor 6 dari 10 untuk pemerintahannya sendiri. Salah satu masalah utama adalah komunikasi kebijakan yang belum optimal,” ujar Johan lewat keterangan yang diterima, Sabtu (26/4).
Ketika diwawancarai tujuh pemimpin redaksi media massa di kediamannya di Hambalang, Jawa Barat, 6 April 2025 lalu, Presiden Prabowo pun mengakui persoalan komunikasi itu. Menurut Prabowo, itu salah satunya terjadi karena beragamnya latar belakang para pejabat yang baru bergabung di pemerintahan. Tidak semua pejabat juga sudah terbiasa dengan pola komunikasi publik.
Di tengah polemik terkait kinerja komunikasi pemerintah, Presiden Prabowo Subianto menunjuk Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjadi juru bicara presiden.
"Penunjukan ini dilakukan setelah Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi dinilai kurang cermat dalam menyikapi kasus teror kepala babi terhadap kantor media Tempo," jelas Johan.
Keresahan publik juga muncul terkait sulitnya mencari pekerjaan, naiknya biaya hidup, serta kondisi politik yang memicu seruan #KaburAjaDulu di media sosial. Melemahnya nilai tukar rupiah yang menembus Rp17.000 per dolar AS dan gejolak bursa saham turut memperburuk persepsi terhadap kinerja ekonomi pemerintah.
Di sisi global, ketegangan akibat perang dagang yang dipicu kebijakan tarif resiprokal Presiden AS Donald Trump dinilai berpotensi menambah tekanan terhadap perekonomian nasional.
“Masalah ekonomi menjadi tantangan utama di paruh awal pemerintahan, terutama di tengah bergulirnya program-program prioritas yang memerlukan anggaran besar,” kata Johan.
Selain itu, sorotan publik juga tertuju pada langkah diplomasi Prabowo dalam menawarkan evakuasi warga Gaza ke Indonesia, serta kunjungannya ke Turki dan sejumlah negara Timur Tengah untuk mendorong perdamaian.
Di bidang ketenagakerjaan, publik mulai mempertanyakan janji penciptaan 19 juta lapangan kerja, sementara di sisi lain marak terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK). Kecemasan juga datang dari kalangan pelaku kreatif terhadap masifnya penggunaan kecerdasan buatan (AI), yang dinilai mengancam pekerjaan dan membutuhkan regulasi perlindungan.
Isu korupsi juga menjadi perhatian. Publik terus mendesak pemerintah dan DPR untuk segera mengesahkan RUU Perampasan Aset serta menindak tegas para pelaku korupsi dengan hukuman berat. (I-1)
