3 weeks ago
13
Hunian terjagkau bagi guru(MI/Gana Buana)
SEBANYAK 483.816 guru di Indonesia belum memiliki rumah layak huni. Melalui program 3 juta rumah, pemerintah memberikan perhatian khusus kepada para guru dengan menargetkan penyediaan 20.000 hunian terjangkau hingga akhir 2025.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu'ti, menyampaikan bahwa peningkatan kualitas guru menjadi salah satu prioritas utama dengan tiga program utama, yakni pemenuhan kualifikasi guru, sertifikasi, dan peningkatan kompetensi.
“Dukungan penuh dari Presiden dalam alokasi anggaran pendidikan dinilai sebagai langkah konkret untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas pendidikan di Indonesia,” ungkap Abdul Mu’ti di Perumahan Pesona Kahuripan, Cileungsi, kemarin.
Dalam acara seremonial tahap awal implementasi program, BTN menggelar akad kredit serentak pada 25 Maret 2025 untuk 300 debitur, baik secara langsung maupun daring. Acara ini berlangsung di delapan wilayah, yaitu Bogor (Perumahan Pesona Kahuripan 10 dengan 59 debitur), Banda Aceh, Medan, Pontianak, Makassar, Bangkalan, Kupang, dan Jayapura. Mayoritas debitur berasal dari jenjang SD, diikuti oleh guru SMP dan SMA, dengan masa kerja lebih dari dua tahun.
Abdul Mu’ti menambahkan bahwa dengan adanya berbagai kebijakan ini, pemerintah berharap para guru dapat lebih fokus dalam proses pembelajaran serta meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia.
“Guru sebagai agen perubahan diharapkan mampu mencetak generasi yang lebih unggul demi kemajuan bangsa,” ujarnya.
Menteri Pekerjaan dan Perumahan Rakyat (PKP), Maruarar Sirait, menyatakan bahwa sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, pemerintah berkomitmen memberikan "karpet merah" tidak hanya kepada investor tetapi juga kepada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), termasuk para guru. Selain alokasi rumah subsidi untuk guru, pemerintah juga menyiapkan hunian bagi MBR dari berbagai profesi lainnya.
“Dalam waktu dekat, kita telah mengalokasikan 20.000 unit rumah untuk guru. Selain itu, sebanyak 20.000 unit akan diberikan kepada para tenaga kerja Indonesia (TKI), termasuk banyak perempuan tangguh di antara mereka. Selanjutnya, kami mengalokasikan 10.000 unit untuk bidan, 15.000 unit untuk perawat, serta 5.000 unit untuk tenaga kesehatan masyarakat. Kami juga telah mengalokasikan hunian bagi petani, nelayan, dan buruh. Dengan bantuan BPS, program ini diharapkan dapat lebih tepat sasaran sehingga rumah subsidi tidak dinikmati oleh pihak yang tidak berhak,” kata Maruarar.
Sementara itu, Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho, menyatakan bahwa pihaknya mendukung penuh upaya pemenuhan kebutuhan tiga juta rumah melalui penyediaan pembiayaan yang terjangkau bagi seluruh segmen MBR.
“Kami berharap kerja sama yang terjalin dapat mempercepat pencapaian target. Kami berkomitmen untuk mengawal realisasi 20.000 unit rumah bagi guru tahun ini dan memastikan bahwa hanya mereka yang berhak yang dapat menikmati fasilitas KPR subsidi,” ujar Heru.
Sejalan dengan pernyataan tersebut, Direktur Utama BTN, Nixon LP Napitupulu, menjelaskan bahwa Program Rumah untuk Guru Indonesia merupakan hasil kerja sama lintas sektor guna membantu para guru memiliki rumah layak huni dengan harga terjangkau.
“Kalau boleh mengusulkan, tahun depan kita bisa menambahkan alokasi tidak hanya untuk guru ASN (aparatur sipil negara), tetapi juga untuk guru-guru Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama (NU), dan guru swasta. Kami berharap program ini terus berjalan karena banyak guru yang belum memiliki rumah layak huni. Dengan demikian, mereka dapat lebih fokus dalam mengajar,” ujar Nixon.
Nixon menargetkan bahwa pada tahun 2025, program ini dapat menyediakan 20.000 unit rumah subsidi bagi guru-guru di seluruh Indonesia dengan total nilai pembiayaan mencapai Rp3,4 triliun.
Sasaran program ini mencakup guru berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), honorer, maupun guru swasta yang memenuhi kriteria penerima KPR subsidi.
“Skema pembiayaan yang digunakan mencakup KPR FLPP atau Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan untuk guru non-PNS dan KPR Tapera untuk guru PNS. Fasilitas KPR subsidi ini menawarkan bunga tetap 5% sepanjang tenor, uang muka minimal 1% dari harga rumah, dengan tenor pinjaman maksimal 20 tahun, serta Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM) sebesar Rp4 juta,” jelas Nixon.
“BTN bekerja sama dengan Kementerian Dikdasmen dalam konsolidasi dan verifikasi data guru yang memenuhi syarat. Ke depannya, program ini akan diterapkan secara nasional,” tambahnya.
Nixon menegaskan bahwa sebagai pemimpin utama di sektor KPR nasional, BTN terus menunjukkan kepeduliannya terhadap tenaga pendidik. Sejak 2021, BTN telah menyalurkan 22.768 unit rumah bagi tenaga pendidik. Dalam tiga bulan pertama tahun ini saja, sebanyak 1.507 unit telah disalurkan untuk mereka. (Z-10)
