
WAKIL Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer berjanji akan memperjuangkan hak-hak 10.969 buruh PT Sri Rejeki Isman Tbk. atau Sritex yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK). Hak tersebut antara lain memperoleh pesangon, Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP), dan dana Jaminan Hari Tua (JHT).
Sritex resmi memutuskan PHK massal karyawannya mulai 26 Februari 2025.
Opsi yang diambil tersebut menjadi keputusan tim kurator ketika bertemu manajemen Sritex. Perusahaan itu resmi dipailitkan oleh Pengadilan Negeri (PN) Niaga Semarang, setelah kasasi permohonan Sritex ditolak.
"Langkah kita memastikan hak-hak mereka untuk mendapatkan pesangon. Itu wajib sesuai undang-undang, tidak boleh tidak. Lalu, pemberian JKP dan JHT," ujarnya saat dihubungi Media Indonesia, Jumat (28/2).,
Selain itu, Immanuel menuturkan pemerintah juga berupa membantu ribuan karyawan Sritex yang kena PHK mendapatkan pekerjaan di pabrik-pabrik tekstil lainnya. Katanya, Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Dispernaker) Kabupaten Sukoharjo telah menyiapkan sekitar delapan ribuan lowongan pekerjaan baru di perusahaan lain yang ada di Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah.
"Kita cari lapangan-lapangan pekerja lewat mitra-mitra industri yang bisa menampung mereka untuk mendapatkan pekerjaan baru. Di daerah sana juga ternyata banyak kekurangan tenaga kerja buruh," jelasnya.
Wamenaker menyampaikan mendapat laporan ada perusahaan pabrik di Boyolali, Jawa Tengah, yang telah membuka ribuan lowongan pekerjaan. Namun, katanya, lowongan tersebut masih sepi peminat. Ia pun meminta agar Dispernaker setempat untuk memberikan informasi hal tersebut kepada eks buruh Sritex.
"Di Boyolali atau daerah lain ternyata ada yang buka lowongan pekerjaan besar-besaran, tapi yang mendaftar sedikit bahkan tidak ada. Seharusnya, Dispernaker memberikan informasi langsung ke pekerja tersebut," katanya.
Immanuel menambahkan, "Di Huawei saja ada 30 ribu lowongan kerja. Kok ini enggak terinfokan, saya kaget juga. Di Garut, Jawa Barat, salah satu perusahaan besar juga membutuhkan 10 ribu tenaga kerja. Ini yang perlu diinfokan ke masyarakat," pungkasnya. (H-4)