4 hours ago
4
PENGAMAT militer sekaligus Co-founder Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Khairul Fahmi.(Dok. Antara)
PENGAMAT militer sekaligus Co-founder Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Khairul Fahmi menyoroti TNI Angkatan Laut (TNI AL) yang memiliki tunggakan pembayaran bahan bakar minyak (BBM) ke PT Pertamina sebesar Rp3,2 triliun. Menurutnya, permasalahan tunggakan TNI AL itu adalah isu serius yang perlu ditangani secara komprehensif.
Ia mengatakan langkah pemutihan bisa menjadi langkah darurat untuk menjaga kelangsungan operasional. Namun, solusi tersebut hanya untuk jangka pendek dan tunggakan serupa bisa terulang di kemudian hari.
"Karena itu pemutihan tidak boleh dipandang sebagai solusi jangka panjang. Yang lebih penting adalah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem penganggaran, perencanaan kebutuhan operasional, dan tata kelola penggunaan BBM," kata Khairul kepada Media Indonesia, Senin (28/4).
Khairul mempertanyakan terjadinya tunggakan BBM. Ia mempertanyakan apakah anggaran yang selama ini dialokasikan memang tidak mencukupi kebutuhan riil ataukah ada masalah dalam efisiensi dan akuntabilitas penggunaan.
Untuk menjawab itu, kata ia, perlu audit objektif dan penguatan mekanisme pengawasan internal maupun eksternal. Ia mengatakan setiap satuan kerja harus bertanggung jawab atas penggunaan BBM secara transparan dan terukur. Akuntabilitas ini menjadi kunci untuk mencegah pemborosan, penyimpangan, maupun tumpang tindih kebutuhan.
"Namun penting untuk dicatat, persoalan semacam ini mungkin tidak hanya terjadi di TNI AL. Potensi ketidaksesuaian antara kebutuhan operasional dan realisasi anggaran bisa terjadi di matra lain atau bahkan di sektor pertahanan nasional secara lebih luas," katanya.
Lebih lanjut, Khairul menjelaskan prinsip pembenahan tata kelola anggaran, transparansi penggunaan, serta peningkatan akuntabilitas harus diterapkan secara lintas sektor, bukan hanya untuk TNI AL. Dengan pembenahan yang konsisten dan sistemik, kata ia, TNI bisa memperkuat efektivitas pertahanan nasional tanpa mengorbankan kredibilitas tata kelola keuangan negara.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono pihaknya telah mencermati masalah yang diungkapkan TNI AL. Selanjutnya, Komisi I DPR akan membahas solusi yang akan ditempuh.
"Tadi sudah disampaikan ke DPR. Nanti jadi bahan untuk kita rapatkan ke depannya," katanya.
Sebelumnya, TNI Angkatan Laut (AL) memiliki tunggakan pembayaran bahan bakar minyak (BBM) ke PT Pertamina sebesar Rp3,2 triliun. Hal itu disampaikan Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Muhammad Ali saat Rapat Panitia Kerja Keamanan Laut (Panja Kamla) Komisi I DPR, Senin (28/4).
"Untuk bahan bakar memang ini masih kalau kita berpikir masih sangat terbatas, kemarin ada tunggakan itu bahan bakar Rp2,25 triliun dan saat ini kita sudah dikarenakan harus membayar utang lagi Rp3,2 triliun. Itu sebenarnya tunggakan," kata Ali.
Menurut Ali, kondisi itu mengganggu kegiatan operasional. Dia harap agar tunggakan ini diputihkan.
"Jadi ini mengganggu sekali, mengganggu kegiatan operasional dan harapannya sebenarnya ini bisa ditiadakan untuk masalah bahan bakar, diputihkan," ucap dia.
Ali menjelaskan kapal TNI AL yang menggunakan BBM ini meski diam, diesel harus hidup. Hal ini untuk pengoperasian AC.
"Karena kapal kita ini walaupun diam saja tidak bergerak, tapi dieselnya tetap hidup, dan untuk menghidupkan air conditioner, AC. Karena kalau AC dimatikan peralatan elektronik akan rusak di dalamnya, itu bahayanya," ujar Ali. (H-3)
