1 week ago
8
Ilustrasi karhutla.(Dok. Antara)
BADAN Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyebut Riau menjadi salah satu provinsi prioritas darurat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) tahun ini. Sejumlah wilayah lain yang menjadi perhatian BNPB meliputi Provinsi Jambi, Sumatra Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan.
BNPB mencatat kejadian bencana di Riau sejak satu dekade terakhir (2014-2025) didominasi jenis bencana hidrometeorologi. Misalnya banjir sebanyak 375 kali (42,55 %), diikuti karhutla 374 kali (41,75%) dan cuaca ekstrem sebanyak 84 kali kejadian (9,56%). Adapun periode jumlah kejadian karhutla paling banyak adalah pada 2023 sebanyak 176 kejadian.
Kendati demikian, bencana karhutla sejak tiga tahun terakhir mengalami penurunan yang cukup signifikan. Mulai dari 2023 sebanyak 176 kejadian, 2024 menjadi 10 kejadian, dan 2024 ada 11 kejadian.
Wilayah Riau yang paling tinggi mengalami kejadian kahutla adalah Kabupaten Kampar sebanyak 39 kali, diikuti Indragiri Hilir 28 kejadian, Indragiri Hulu 26 kali, Kepulauan Meranti 15 kali kejadian, dan Bengkalis sebanyak 13 kejadian.
Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto meminta pemerintah daerah setempat bersama segenap jajaran forkopimda untuk tidak lengah. Sebab, prakiraan cuaca dasarian pertama dan kedua Mei diproyeksikan akan mengalami penurunan curah hujan yang signifikan di wilayah Riau. Artinya, kekeringan dapat segera melanda dan potensi karhutla menjadi meningkat.
“Jangan sampai lengah atau terlena. Kalau kita lihat datanya memang ini menurun drastis. Tapi ingat, musim kemarau di depan mata. Saya minta kita tetap selalu waspada,” jelas Suharyanto dalam keterangannya, Selasa (29/4).
“Sudah kita sepakati bersama bapak gubernur (Riau). Sekali ada api yang masih kecil segera kita padamkan. Agar tidak semakin besar,” imbuhnya.
Memasuki musim kemarau 2025, katanya, BNPB sebagai leading sektor penanggulangan bencana skala nasional akan menggunakan langkah-langkah strategis. Termasuk melibatkan lebih banyak unsur yang terdiri dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, unsur lembaga, dunia usaha, komunitas hingga pakar dan ahli kebencanaan termasuk peran media massa.
Di samping itu, pengerahan peralatan penunjang penanganan karhutla dan pengoptimalan teknologi juga menjadi pendukung dalam memerangi karhutla.
Pada Selasa (29/4) ini, pemerintah Indonesia menggelar Apel Gelar Pasukan dan Peralatan Kesiapsiagaan Penanganan Karhutla Nasional dengan menghadirkan 28 unsur K/L termasuk jajaran forkopimda di Kota Pekanbaru, Riau.
Agenda tersebut dilakukan guna memastikan sarana prasarana termasuk sumber daya manusia telah siap menghadapi potensi karhutla. Awal musim kemarau diprediksi akan mulai berlangsung pada akhir April hingga awal bulan Mei tahun ini.
BNPB sendiri akan mendukung upaya mitigasi berbasis teknologi dengan operasi modifikasi cuaca (OMC) yang akan dimulai pada 1 Mei 2025. Hal itu mengingat pada dasarian III April 2025 masih terdapat pertumbuhan awan di wilayah Provinsi Riau.
OMC ini nantinya akan fokus pada pembasahan lahan gambut dan pengisian embung sebagai penampungan air dalam menghadapi musim kemarau. “Per tanggal 1 Mei 2025 akan kita laksanakan operasi modifikasi cuaca,” jelas Suharyanto.
Sebagai penguatan satgas darat karhutla, BNPB juga akan memberikan dukungan bantuan logistik dan peralatan seperti sepeda motor khusus karhutla. Kemudian beberapa jenis pompa lengkap dengan perangkatnya, genset, alat pelindung diri, tenda, velbed, sembako, makanan siap saji, hingga hygiene care. (H-3)
