Program Unggulan Orde Baru untuk Ekonomi Nasional

Ilustrasi Gambar Pertumbuhan Ekonomi(Media Indonesia)

Era Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto menghadirkan serangkaian program ekonomi yang ambisius dengan tujuan utama meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia dan memacu pertumbuhan ekonomi. Kebijakan-kebijakan ini, meskipun menuai pujian atas keberhasilan dalam beberapa aspek, juga tidak luput dari kritik dan kontroversi. Artikel ini akan mengupas tuntas program-program unggulan Orde Baru di bidang ekonomi, menganalisis dampak positif dan negatifnya, serta menyoroti warisan yang ditinggalkannya bagi perekonomian Indonesia hingga saat ini.

Stabilisasi dan Pertumbuhan Ekonomi, Fondasi Pembangunan Orde Baru

Salah satu fokus utama Orde Baru adalah menciptakan stabilitas ekonomi setelah periode gejolak politik dan ekonomi di era sebelumnya. Pemerintah Orde Baru menyadari bahwa stabilitas merupakan prasyarat mutlak untuk menarik investasi asing, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan meningkatkan taraf hidup masyarakat. Untuk mencapai tujuan ini, beberapa langkah strategis diambil,

Pengendalian Inflasi, Inflasi yang merajalela di era sebelumnya berhasil diredam melalui kebijakan moneter yang ketat dan disiplin fiskal. Pemerintah Orde Baru secara konsisten menjaga anggaran belanja negara agar tidak defisit dan mengendalikan peredaran uang.

Deregulasi dan Liberalisasi Ekonomi, Pemerintah Orde Baru secara bertahap membuka pintu bagi investasi asing dan mengurangi intervensi negara dalam perekonomian. Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, mendorong inovasi, dan menciptakan lapangan kerja.

Pembangunan Infrastruktur, Pemerintah Orde Baru secara masif membangun infrastruktur seperti jalan, jembatan, pelabuhan, dan bandara. Pembangunan infrastruktur ini bertujuan untuk meningkatkan konektivitas antar wilayah, memperlancar arus barang dan jasa, serta menarik investasi.

Sektor Pertanian sebagai Prioritas, Sektor pertanian menjadi prioritas utama dalam pembangunan ekonomi Orde Baru. Pemerintah Orde Baru meluncurkan berbagai program untuk meningkatkan produksi pertanian, seperti program Bimas (Bimbingan Massal) dan Inmas (Intensifikasi Massal). Program-program ini berhasil meningkatkan produksi beras secara signifikan dan menjadikan Indonesia swasembada beras pada tahun 1980-an.

Keberhasilan Orde Baru dalam menciptakan stabilitas ekonomi dan memacu pertumbuhan ekonomi tidak dapat dipungkiri. Pada periode 1970-an hingga pertengahan 1990-an, ekonomi Indonesia tumbuh rata-rata di atas 7% per tahun. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi ini berdampak positif pada peningkatan pendapatan per kapita, penurunan angka kemiskinan, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Repelita, Rencana Pembangunan Lima Tahun

Untuk mengarahkan pembangunan ekonomi secara sistematis dan terencana, pemerintah Orde Baru menyusun Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita). Repelita menjadi panduan bagi pemerintah dalam menentukan prioritas pembangunan, mengalokasikan anggaran, dan mengevaluasi kinerja pembangunan. Setiap Repelita memiliki fokus dan tujuan yang berbeda, sesuai dengan kondisi dan tantangan yang dihadapi pada saat itu.

Repelita I (1969-1974), Fokus pada rehabilitasi ekonomi dan stabilisasi politik. Prioritas utama adalah pengendalian inflasi, perbaikan infrastruktur, dan peningkatan produksi pertanian.

Repelita II (1974-1979), Fokus pada peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan. Prioritas utama adalah pengembangan industri pengolahan, peningkatan ekspor non-migas, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Repelita III (1979-1984), Fokus pada peningkatan pemerataan pembangunan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Prioritas utama adalah pengembangan sektor pertanian dan industri kecil, peningkatan pendidikan dan kesehatan, serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

Repelita IV (1984-1989), Fokus pada peningkatan efisiensi dan produktivitas ekonomi. Prioritas utama adalah deregulasi dan liberalisasi ekonomi, peningkatan investasi asing, dan pengembangan teknologi.

Repelita V (1989-1994), Fokus pada peningkatan daya saing ekonomi dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Prioritas utama adalah pengembangan industri manufaktur, peningkatan ekspor non-migas, dan peningkatan pendidikan dan pelatihan.

Repelita VI (1994-1999), Repelita ini terhenti di tengah jalan akibat krisis ekonomi 1997-1998. Fokus pada peningkatan investasi swasta dan peningkatan infrastruktur.

Repelita merupakan instrumen penting dalam mengarahkan pembangunan ekonomi Indonesia selama era Orde Baru. Melalui Repelita, pemerintah dapat menentukan prioritas pembangunan, mengalokasikan anggaran, dan mengevaluasi kinerja pembangunan secara terukur.

Sektor Industri, Lokomotif Pertumbuhan Ekonomi

Pemerintah Orde Baru menyadari bahwa sektor industri memiliki peran penting dalam memacu pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja. Oleh karena itu, pemerintah Orde Baru memberikan perhatian khusus pada pengembangan sektor industri, terutama industri manufaktur. Beberapa kebijakan yang diambil untuk mendorong pengembangan sektor industri antara lain,

Kebijakan Substitusi Impor, Pemerintah Orde Baru mendorong pengembangan industri dalam negeri untuk menggantikan barang-barang impor. Kebijakan ini bertujuan untuk mengurangi ketergantungan pada impor dan meningkatkan kemandirian ekonomi.

Kebijakan Promosi Ekspor, Pemerintah Orde Baru mendorong pengembangan industri yang berorientasi ekspor. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan devisa negara dan memperluas pasar bagi produk-produk Indonesia.

Pemberian Insentif, Pemerintah Orde Baru memberikan berbagai insentif kepada investor yang menanamkan modalnya di sektor industri, seperti keringanan pajak, pembebasan bea masuk, dan kemudahan perizinan.

Pengembangan Kawasan Industri, Pemerintah Orde Baru mengembangkan kawasan-kawasan industri untuk menarik investasi dan memfasilitasi kegiatan industri. Kawasan-kawasan industri ini dilengkapi dengan infrastruktur yang memadai dan fasilitas pendukung lainnya.

Kebijakan-kebijakan tersebut berhasil mendorong pertumbuhan sektor industri secara signifikan. Pada periode 1980-an dan 1990-an, sektor industri menjadi salah satu sektor yang paling cepat berkembang di Indonesia. Pertumbuhan sektor industri ini berdampak positif pada peningkatan lapangan kerja, peningkatan pendapatan masyarakat, dan peningkatan ekspor non-migas.

Koperasi, Pilar Ekonomi Kerakyatan

Koperasi merupakan salah satu pilar ekonomi kerakyatan yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Pemerintah Orde Baru memberikan perhatian khusus pada pengembangan koperasi sebagai wadah bagi usaha kecil dan menengah (UKM) untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Beberapa kebijakan yang diambil untuk mendorong pengembangan koperasi antara lain,

Pemberian Kredit Lunak, Pemerintah Orde Baru memberikan kredit lunak kepada koperasi melalui Bank Pembangunan Indonesia (Bapindo) dan lembaga keuangan lainnya. Kredit lunak ini bertujuan untuk membantu koperasi dalam mengembangkan usahanya.

Pendidikan dan Pelatihan, Pemerintah Orde Baru menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi pengurus dan anggota koperasi untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mereka dalam mengelola koperasi.

Pengembangan Jaringan Koperasi, Pemerintah Orde Baru mendorong pengembangan jaringan koperasi untuk memperkuat posisi tawar koperasi dan memfasilitasi kerjasama antar koperasi.

Perlindungan Koperasi, Pemerintah Orde Baru memberikan perlindungan kepada koperasi dari persaingan yang tidak sehat dari pelaku usaha lainnya.

Meskipun pemerintah Orde Baru memberikan perhatian khusus pada pengembangan koperasi, namun kinerja koperasi selama era Orde Baru masih belum optimal. Banyak koperasi yang mengalami kesulitan dalam mengembangkan usahanya dan meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kurangnya modal, kurangnya sumber daya manusia yang berkualitas, dan kurangnya dukungan dari pemerintah daerah.

Dampak Positif dan Negatif Program Ekonomi Orde Baru

Program-program ekonomi Orde Baru telah memberikan dampak yang signifikan bagi perekonomian Indonesia. Namun, dampak tersebut tidak hanya bersifat positif, tetapi juga negatif. Berikut adalah beberapa dampak positif dan negatif program ekonomi Orde Baru,

Dampak Positif,

• Pertumbuhan ekonomi yang tinggi, Ekonomi Indonesia tumbuh rata-rata di atas 7% per tahun pada periode 1970-an hingga pertengahan 1990-an.
• Penurunan angka kemiskinan, Angka kemiskinan menurun secara signifikan dari sekitar 60% pada tahun 1970-an menjadi sekitar 11% pada tahun 1996.
• Peningkatan pendapatan per kapita, Pendapatan per kapita meningkat secara signifikan dari sekitar US$70 pada tahun 1970-an menjadi sekitar US$1.000 pada tahun 1996.
• Peningkatan kualitas hidup masyarakat, Kualitas hidup masyarakat meningkat secara signifikan, yang ditunjukkan oleh peningkatan angka harapan hidup, penurunan angka kematian bayi, dan peningkatan tingkat pendidikan.
• Swasembada beras, Indonesia berhasil mencapai swasembada beras pada tahun 1980-an.
• Pengembangan sektor industri, Sektor industri berkembang pesat dan menjadi salah satu sektor yang paling cepat berkembang di Indonesia.
• Pembangunan infrastruktur, Infrastruktur seperti jalan, jembatan, pelabuhan, dan bandara dibangun secara masif.

Dampak Negatif,

• Kesenjangan ekonomi yang tinggi, Kesenjangan ekonomi antara kaya dan miskin semakin lebar.
• Korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), KKN merajalela dan menjadi masalah yang serius dalam perekonomian Indonesia.
• Utang luar negeri yang besar, Utang luar negeri Indonesia meningkat secara signifikan.
• Kerusakan lingkungan, Pembangunan ekonomi yang pesat menyebabkan kerusakan lingkungan yang serius.
• Ketergantungan pada investasi asing, Perekonomian Indonesia menjadi sangat tergantung pada investasi asing.
• Krisis ekonomi 1997-1998, Krisis ekonomi 1997-1998 menghancurkan perekonomian Indonesia dan menyebabkan banyak perusahaan bangkrut dan jutaan orang kehilangan pekerjaan.

Warisan Program Ekonomi Orde Baru

Program-program ekonomi Orde Baru telah meninggalkan warisan yang kompleks bagi perekonomian Indonesia. Di satu sisi, program-program tersebut telah berhasil menciptakan stabilitas ekonomi, memacu pertumbuhan ekonomi, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Di sisi lain, program-program tersebut juga telah menyebabkan kesenjangan ekonomi yang tinggi, KKN yang merajalela, utang luar negeri yang besar, dan kerusakan lingkungan yang serius.

Warisan program ekonomi Orde Baru masih terasa hingga saat ini. Pemerintah Indonesia masih harus berjuang untuk mengatasi masalah-masalah yang diwariskan oleh Orde Baru, seperti kesenjangan ekonomi, KKN, utang luar negeri, dan kerusakan lingkungan. Selain itu, pemerintah Indonesia juga harus berupaya untuk membangun perekonomian yang lebih inklusif, berkelanjutan, dan berdaya saing.

Beberapa warisan positif dari Orde Baru yang masih relevan hingga saat ini antara lain,

• Infrastruktur yang memadai, Infrastruktur yang dibangun pada era Orde Baru masih menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia.
• Sumber daya manusia yang berkualitas, Investasi di bidang pendidikan dan pelatihan pada era Orde Baru telah menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas.
• Sektor industri yang berkembang, Sektor industri yang dikembangkan pada era Orde Baru masih menjadi salah satu sektor yang paling penting dalam perekonomian Indonesia.

Namun, pemerintah Indonesia juga harus berhati-hati terhadap warisan negatif dari Orde Baru, seperti KKN dan ketergantungan pada investasi asing. Pemerintah Indonesia harus berupaya untuk memberantas KKN dan membangun perekonomian yang lebih mandiri dan berdaya saing.

Kesimpulan

Program-program ekonomi Orde Baru merupakan bagian penting dari sejarah perekonomian Indonesia. Program-program tersebut telah memberikan dampak yang signifikan bagi perekonomian Indonesia, baik positif maupun negatif. Pemerintah Indonesia harus belajar dari pengalaman Orde Baru dan berupaya untuk membangun perekonomian yang lebih inklusif, berkelanjutan, dan berdaya saing.

Penting untuk diingat bahwa tidak ada kebijakan ekonomi yang sempurna. Setiap kebijakan ekonomi memiliki kelebihan dan kekurangan. Pemerintah Indonesia harus berupaya untuk memaksimalkan manfaat dari kebijakan ekonomi dan meminimalkan dampak negatifnya.

Selain itu, pemerintah Indonesia juga harus melibatkan seluruh pemangku kepentingan dalam proses pengambilan kebijakan ekonomi. Partisipasi masyarakat sipil, dunia usaha, dan akademisi sangat penting untuk memastikan bahwa kebijakan ekonomi yang diambil sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

Dengan belajar dari pengalaman masa lalu dan melibatkan seluruh pemangku kepentingan, Indonesia dapat membangun perekonomian yang lebih kuat, lebih adil, dan lebih berkelanjutan.

Pembangunan ekonomi di era Orde Baru adalah sebuah babak penting dalam sejarah Indonesia. Meskipun diwarnai dengan berbagai kontroversi dan tantangan, era ini telah memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pembangunan infrastruktur, pertumbuhan industri, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Namun, warisan negatif seperti kesenjangan ekonomi dan praktik KKN juga menjadi pelajaran berharga bagi bangsa Indonesia untuk membangun perekonomian yang lebih adil dan berkelanjutan di masa depan.