4 hours ago
5
Buruh antre pada Pasar Murah yang digelar Polda Kalsel.(MI/Denny Susanto)
KEPOLISIAN Daerah (Polda) Kalimantan Selatan menggelar kegiatan pasar murah dan bakti sosial dalam rangka memperingati Hari Buruh (May Day) 2025. Aliansi Pekerja dan Buruh Banua Kalsel menyampaikan sejumlah tuntutan kepada pemerintah dan kepolisian.
Pasar murah dan bakti sosial berupa cek kesehatan gratis dan donor darah ini digelar di halaman Markas Polresta Banjarmasin, Senin (28/4). Lebih dari 1000 buruh yang tergabung dalam Aliansi Pekerja dam Buruh Banua (SPSI, FSPMI, KSBSI) mengikuti kegiatan ini.
Kepala Polda Kalsel, Irjen Rosyanto Yudha Hermawan, mengatakan kegiatan pasar murah ini merupakan bentuk kepedulian kepolisian terhadap kondisi perekonomian masyarakat khususnya kaum buruh yang saat ini sedang terpuruk. "Ekonomi masyarakat saat ini tengah memasuki fase yang berat, karena itu pada peringatan hari buruh kita menggelar pasar murah," ujar Kapolda.
Wakil Gubernur Kalsel, Hasnuryadi Sulaiman yang hadir dalam kegiatan tersebut menekankan pentingnya peran para buruh dan dunia usaha dalam meningkatkan ekonomi daerah. "Para pekerja dan buruh berkontribusi besar pada ekonomi daerah. Kegiatan pasar murah tentunya kita harapkan dapat memberi manfaat nyata bagi mereka," ujar Hasnuryadi.
Pada bagian lain, Ketua FSPMI Kalsel, Yoeyoen Indharto menegaskan pihaknya yang tergabung dalam Aliansi Pekerja dan Buruh Banua terus menuntut adanya perlindungan buruh dalam UU Ketenagakerjaan baru, pencegahan PHK massal melalui pembentukan Satgas PHK juga penolakan outsourcing dan hubungan kerja kemitraan. Kemudian realisasi upah layak, pemberantasan korupsi dengan pengesahan RUU Perampasan Aset, serta perlindungan Pekerja Rumah Tangga melalui pengesahan RUU PPRT.
Yoeyoen menegaskan momentum May Day bukan hanya seremonial, tetapi momen penting untuk menyuarakan kepentingan buruh secara lebih serius dan terstruktur. Dirinya juga menilai pentingnya edukasi kepada buruh terkait hak-hak ketenagakerjaan di tengah tantangan perubahan industri saat ini.
"Buruh bukan sekadar objek pembangunan, tetapi subyek utama yang turut menentukan kemajuan bangsa. Karena itu, kami mendorong agar regulasi yang berpihak pada kesejahteraan pekerja benar-benar diwujudkan," ucapnya.
Lebih jauh dikatakan Yoeyoen pihaknya berharap keberadaan Desk Ketenagakerjaan Polri dapat memberikan sumbangsih bagi penegakan keadilan dan hukum serta berpihak pada buruh. "Penegakan hukum pada sengketa ketenagakerjaan jangan tumpul keatas dan tajam kebawah, tetapi hendaknya lebih berpihak kepada para buruh," ujarnya. (E-2)
