Pentagon Terima Pesawat dari Qatar untuk Air Force One

3 hours ago 1
Pentagon Terima Pesawat dari Qatar untuk Air Force One Pentagon menyatakan menerima pesawat dari Qatar untuk armada Air Force One. Hadiah yang memicu kritik.(Media Sosial X)

AMERIKA Serikat telah menerima pesawat yang dimaksudkan untuk armada Air Force One dari Qatar, sebuah hadiah yang memicu kritik, termasuk dari beberapa pendukung terbesar Presiden Trump.

“Menhan telah menerima sebuah Boeing 747 dari Qatar sesuai dengan semua aturan dan regulasi federal,” kata Juru Bicara Utama Pentagon, Sean Parnell, Rabu (21/5).

Pesawat tersebut perlu dimodifikasi sebelum dapat digunakan sebagai bagian dari armada Air Force One. Gedung Putih bersikeras hadiah tersebut sah secara hukum. Namun pengumuman mengenai transfer pesawat itu seminggu yang lalu memicu kontroversi besar.

Pesawat tersebut merupakan hadiah dari keluarga kerajaan Qatar dan diperkirakan bernilai US$400 juta (sekitar Rp6,4 triliun). Gedung Putih menyatakan pesawat baru ini akan dipindahkan ke perpustakaan kepresidenan Trump di akhir masa jabatannya.

Namun, pesawat itu mungkin memerlukan waktu bertahun-tahun untuk dilengkapi dengan sistem keamanan tambahan dan peningkatan teknologi yang dibutuhkan untuk membawa presiden.

Modifikasi 

Mark Cancian, penasihat senior di Departemen Pertahanan dan Keamanan dari Center for Strategic and International Studies, mengatakan bahwa biaya modifikasi seperti itu bisa dengan mudah mencapai US$1 miliar (sekitar Rp16 triliun).

Membela transfer ini seminggu lalu, Trump mengatakan: “Mereka memberi kita hadiah.” Presiden juga menyatakan akan “bodoh” jika menolak pesawat tersebut.

Konstitusi AS memiliki ketentuan yang dikenal sebagai Emoluments Clause, yang melarang pejabat publik menerima hadiah dari pemerintah asing tanpa persetujuan Kongres. Transfer ini belum menerima persetujuan dari Kongres.

Presiden berargumen transfer pesawat itu legal karena diberikan kepada Departemen Pertahanan AS, bukan secara pribadi kepadanya. Ia juga menegaskan tidak akan menggunakannya setelah masa jabatannya berakhir.

Air Force One

Armada Air Force One saat ini mencakup dua jet 747-200 yang telah digunakan sejak tahun 1990, bersama dengan beberapa pesawat 757 berukuran lebih kecil.

Trump sebelumnya pernah menyatakan ketidaksenangannya terhadap produsen pesawat Boeing, yang dikontrak untuk menyediakan dua pesawat 747-8 bagi Gedung Putih secara langsung.

Timnya telah bernegosiasi untuk menerima pesawat-pesawat tersebut selama masa jabatan pertamanya, meskipun telah terjadi penundaan berulang dan Boeing memperingatkan bahwa pesawat tersebut tidak akan tersedia selama dua atau tiga tahun lagi.

Trump diam-diam mengunjungi pesawat Qatar tersebut di Palm Beach, dekat resor Mar-a-Lago miliknya, hanya beberapa minggu setelah dimulainya masa jabatan keduanya. Presiden bersikeras tidak ada quid pro quo (imbal balik tersembunyi) yang terlibat dan bahwa pesawat ini hanyalah pertukaran sederhana antara dua sekutu.

Di Truth Social ia menulis: “Departemen Pertahanan menerima hadiah, tanpa biaya, sebuah pesawat 747 untuk menggantikan Air Force One yang berusia 40 tahun, sementara, dalam transaksi yang sangat terbuka dan transparan.”

Transaksi Antar Pemerintah

Perdana Menteri Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al-Thani mengatakan transfer ini adalah “transaksi antar-pemerintah”. “Ini tidak ada hubungannya dengan hubungan pribadi – baik di pihak AS maupun Qatar. Ini murni antara dua kementerian pertahanan,” ujarnya.

Namun pernyataan-pernyataan itu belum berhasil meredam kritik terhadap kesepakatan tersebut, termasuk dari sejumlah sekutu Trump di Kongres dan media sayap kanan. “Saya pikir ini tidak sebanding dengan kesan adanya penyimpangan, apakah itu memang menyimpang atau tidak,” kata Senator Republik dari Kentucky, Rand Paul, kepada Fox News.

“Saya khawatir kemampuan kita untuk menilai catatan hak asasi manusia [Qatar] akan terganggu oleh fakta adanya hadiah besar ini,” tambahnya.

Senator Republik lainnya, Ted Cruz dari Texas, mengatakan bahwa menerima hadiah ini dapat menimbulkan “masalah besar terkait spionase dan pengawasan.” (BBC/Z-2)

Read Entire Article
Tekno | Hukum | | |