1 day ago
4
Presiden Prabowo Subianto (kanan) menyambut Presiden Prancis Emmanuel Macron (tengah) dan istri Brigitte Macron (kiri) saat kunjungan kenegaraan di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (28/5/2025).(Antara/Galih Pradipta)
PRESIDEN Prabowo Subianto bahwa Indonesia siap mengakui Israel dengan syarat pengakuan Israel terhadap negara Palestina. Menanggapi tu, pengamat Hubungan Internasional Universitas Indonesia, Suzie Sudarman, memberikan pandangan mendalam mengenai makna diplomatik dari langkah tersebut.
Menurut Suzie, diplomasi adalah praktik pengelolaan hubungan antarnegara atau antarkelompok melalui negosiasi dan dialog untuk menyelesaikan konflik. Proses ini menggunakan berbagai pendekatan, seperti persuasi, kompromi, dan tekanan, guna memengaruhi perilaku negara atau pihak lain.
"Diplomasi merupakan aspek inti dalam hubungan internasional yang bertujuan membangun kerja sama, kepercayaan, dan rasa aman di antara negara-negara," katanya saat dihubungi Media Indonesia, Kamis (29/5).
Dalam konteks tersebut, Suzie menilai langkah Presiden Prabowo tak lepas dari kenyataan bahwa Indonesia perlu melakukan manuver strategis di tengah tekanan tarif dan dinamika global yang memperlihatkan posisi lemah Indonesia dalam hierarki global yang terbentuk sejak era Presiden AS Donald Trump.
Dia menjabarkan bahwa Amerika Serikat menempati puncak hierarki diikuti oleh Tiongkok dan Rusia sebagai dua negara yang kaya sumber daya alam tetapi tidak demokratis serta mampu melawan dominasi AS. Sementara itu, negara-negara lain, termasuk Indonesia, berada dalam lapisan yang lebih mudah ditekan tanpa banyak daya tawar.
Melihat penderitaan yang terus dialami rakyat Palestina akibat penggunaan kekuatan militer Israel--yang sebagian besar didukung oleh negara-negara sekutu--Suzie menekankan pentingnya posisi Indonesia sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia.
"Bangsa Palestina sejak awal telah mendukung kemerdekaan Indonesia. Bila Indonesia tak bersuara dalam kondisi mereka terus dirugikan, absennya solidaritas akan tampak mencolok," sebutnya.
Dia menilai pernyataan Presiden Prabowo sebagai upaya menegaskan posisi Indonesia yang berpijak pada prinsip konstitusi, yakni berperan aktif dalam menjaga perdamaian dunia sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD 1945.
Menurut Suzie, pembukaan hubungan diplomatik dengan Israel bisa menjadi alat bagi Indonesia untuk mendorong perdamaian, dengan syarat jelas yakni harus diwujudkan solusi dua negara, yakni Palestina dan Israel.
"Pidato Presiden Prabowo menegaskan kehendak Indonesia sembari menunjukkan bahwa meskipun menghadapi tekanan ekonomi dari negara adidaya, Indonesia tetap bisa menyuarakan nilai-nilai yang diamanatkan konstitusi," tegasnya.
Dia menambahkan bahwa konteks geopolitik dan geoekonomi dunia saat ini tengah mengalami pergeseran signifikan.
Dalam hal ini, Presiden Prabowo tampaknya belajar dari pendekatan diplomasi transaksional ala Donald Trump yang mengedepankan negosiasi berbasis syarat.
"Diplomasi bersyarat (conditioning) yang digunakan Presiden Prabowo adalah cara untuk menghindari situasi fait accompli seperti saat Indonesia menandatangani nota kesepahaman dengan Tiongkok terkait klaim tumpang tindih di wilayah laut," terang Suzie.
Namun, ia juga menggarisbawahi satu kelemahan, yakni tidak ada pernyataan eksplisit mengenai perlu Indonesia waspada terhadap pengaruh asing yang dapat membelokkan arah diplomasi nasional, seperti yang dilakukan AIPAC (American Israel Public Affairs Committee), yang dinilai berhasil menggeser kebijakan AS dari solusi dua negara menuju Abraham Accords. (I-2)
