
PEMERINTAH Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, menetapkan status tanggap darurat selama 14 hari untuk merespons bencana banjir yang melanda sejumlah wilayah di kabupaten itu.
Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Parigi Moutong, Amiruddin, menjelaskan penetapan ini merujuk pada ketentuan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), di mana fase tanggap darurat awal berlangsung dua pekan dan dapat diperpanjang bila dibutuhkan.
“Durasi tanggap darurat ini masih bisa disesuaikan, tergantung pada perkembangan kondisi di lapangan,” terangnya dalam pernyataan resmi yang Media Indonesia terime di Palu, Minggu (20/4/).
Banjir yang terjadi sejak Senin (14/4) lalu berdampak di empat desa: Pebounang (Kecamatan Palasa), Tompo (Kecamatan Taopa), serta Pande dan Pandelalap (Kecamatan Moutong).
Hasil rapat koordinasi pemerintah daerah memutuskan masa tanggap darurat di Desa Pandelalap berlangsung 15–28 April 2025, sedangkan di Desa Pembohong, Tompo, dan Pande berlaku dari 17–30 April 2025.
Amiruddin menambahkan, penanganan bencana saat ini difokuskan pada pemenuhan kebutuhan dasar warga terdampak, seperti logistik makanan dan pakaian, serta pemulihan infrastruktur.
“Hingga saat ini, tercatat sekitar 281 jiwa terdampak banjir di wilayah tersebut,” ungkap.
Untuk mempercepat pemulihan, BPBD telah mengerahkan dua unit alat berat ke lokasi-lokasi rawan untuk melakukan normalisasi sungai, terutama di wilayah Tompo, Pande, dan Pandelalap, guna mengatasi pendangkalan akibat sedimentasi.
Sementara itu, di Desa Pebounang, pemerintah telah mendirikan posko utama dan menyiapkan makanan siap saji bagi korban banjir, mencakup kebutuhan makan siang dan malam.
“Pemerintah daerah berkomitmen melakukan pemulihan secara bertahap agar masyarakat bisa kembali beraktivitas seperti biasa,” tandas Amiruddin. (H-2)