Hasan Nasbi: Pemerintah akan Kaji Kebijakan Memasukkan Siswa ke Barak Militer

Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi.(Dok.MI)

KEBIJAKAN yang digagas Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, untuk memasukkan siswa bermasalah ke barak militer menuai pro dan kontra. Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi mengatakan, pemerintah akan melakukan pendalaman pada kebijakan Dedi Mulyadi tersebut.

Untuk saat ini, menurut Hasan selama program tersebut tidak melanggar aturan dan hak-hak anak, serta mendapat persetujuan orangtua, pembinaan semacam itu dapat dipertimbangkan.

"Jadi sepanjang tidak melanggar hal-hal yang prinsipil, sepanjang tidak melanggar hal-hal yang prinsipil. Tapi Pemerintah akan periksa, akan kaji ini. Kebijakan-kebijakan yang baru, kebijakan-kebijakan yang berupa inisiatif tentu akan dibahas nanti di Pemerintah," ucap Hasan di Jakarta, Sabtu, (10/5).

Dirinya mengatakan, masyarakat harus ikut memantau jalannya program tersebut. Ia berharap bersama pemerintah pusat masyarakat bisa mengawasi dan mengkritisi program tersebut bersama-sama.

Dia menyarankan untuk memantau terlebih dahulu keberhasilan program ini yang telah berjalan di Jawa Barat, termasuk memastikan apakah pembinaan tersebut benar-benar mampu mengurangi kenakalan dan ketidakpatuhan di kalangan siswa.

"Jadi lebih baik kita lihat ramai-ramai, kita kritisi ramai-ramai. Nanti kita kaji juga bersama-sama apakah ini bisa efektif atau tidak untuk menurunkan sesuatu yang katanya apa tadi? Kenakalan, ketidakpatuhan, dan segala macam seperti itu," pungkas dia.

Sebelumnya Gubernur Jabar Dedi Mulyadi menggulirkan gagasan menyekolahkan siswa bermasalah provinsi itu dengan didikan di barak militer, yang diterapkan mulai 2 Mei 2025. Siswa bermasalah yang dikirim ke markas TNI antara lain pelajar yang diduga terlibat tawuran, merokok, hingga menyalahgunakan narkoba. Mereka dikirimkan atas izin orang tua dan akan menjalani pendidikan paling cepat dua pekan hingga enam bulan.

Belum Koordinasi Mendikdasmen

Sementara itu, Mendikdasmen, Abdul Mu'ti, mengaku belum diberitahu secara resmi atau diajak diskusi mengenai program pengiriman siswa bermasalah ke barak militer yang dilakukan Dedi Mulyadi tersebut.

"Enggak, enggak ada diskusi," kata Abdul Mu'ti, saat ditemui wartawan di Sidoarjo, Sabtu, (10/5). (ANT/H-3)