Megawati Sempat Tolak Revisi UU TNI, Puan: Itu sebelum Kami Bahas

Presiden Kelima RI yang juga Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri (kanan) bersama putrinya yang juga Ketua DPR Puan Maharani (kiri)(ANTARA FOTO/Monang Sinaga)

KETUA Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri sempat menyatakan menilai revisi Undang-Undang (UU) Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI). Ketua DPR Puan Maharani mengatakan pernyataan itu disampaikan sebelum dibahas bersama.

"Ya itu kan sebelum kami bahas bersama," kata Puan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (17/3).

Ketua DPP PDIP itu mengatakan bahwa revisi UU TNI sudah dijelaskan secara jernih oleh pimpinan DPR serta panitia kerja (panja) revisi UU TNI. Khususnya mengenai tiga pasal yang diubah.

"Jadi silahkan dilihat hasil panja tadi kan teman-teman juga sudah mendapatkan hasil dari panja yang akan kita putuskan bersama," ucap Puan.

Dia menambahkan posisi PDIP hanya meluruskan terhadap hal-hal yang tak sesuai di muatan revisi perubahan UU TNI tersebut.

"Kehadiran PDIP justru untuk meluruskan jika kemudian ada hal-hal yang kemudian tidak sesuai dengan apa yang kemudian kami anggap itu tidak sesuai," ujar dia.

Sebelumnya, Megawati Soekarnoputri menyinggung soal revisi undang-undang (UU) Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan revisi UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Dia menegaskan menolak revisi tersebut.

"Undang-undang, nanti kalau saya ngomong gini, Bu Mega enggak setuju, ya enggak setujulah, yang RUU TNI-Polri gitu," kata Megawati dalam Mukernas Partai Perindo di iNews Tower, Jakarta Pusat, Selasa, 30 Juli 2024.

Megawati menyinggung soal Tap MPR Nomor VI/MPR/2020. Aturan ini mengatur tentang pemisahan TNI dan Polri.

Presiden kelima RI itu tak menyoal soal kesetaraan umur. Hal itu yang menjadi fokus dari revisi. Megawati menilai ke depannya, akan terjadi kesetaraan di TNI dan Polri. Misalnya, soal alutsista.

"Sampai saya bilang gini, oh kalau disetarakan artinya, kalau AU (TNI Angkatan Udara) RI punya pesawat, berarti polisi punya pesawat dong. Itu pemikiran saya. Ada yang bilang, oh enggak gitu Bu, ini persoalan umur. Ya persoalan umur ya sudah saja, ndak perlu disetarakan-setarakan gitu, apa toh maunya," ujar Megawati. (P-4)