3 hours ago
2
Ketua Komnas Haji Mustolih Siradj.(Dok. Kementerian Agama)
KOMNAS Haji menyambut baik keseriusan Presiden Prabowo Subianto untuk mewujudkan kampung haji di Arab Saudi. Hal itu disampaikan Kepala Negara saat meresmikan Terminal Khusus Haji dan Umrah di Bandara Soekarno-Hatta, Minggu (4/5).
Ketua Komnas Haji Mustolih Siradj mengatakan gagasan kampung haji tidak hanya mengatasi persoalan pembiayaan haji. Namun itu juga berdampak kepada sektor umrah, serta memperkuat ekosistem haji-umrah secara menyeluruh. Hal tersebut akan memberikan efek positif kepada para pemangku kepentingan.
"Selama ini antarpelaku sektor haji dan umrah masih terkesan berjalan sendiri-sendiri, tidak memiliki peta jalan maupun cetak biru bersama (soal) tata kelola dan manajemen penyelenggaraan ibadah haji-umrah yang tertata dari hulu ke hilir," kata Mustolih dalam keterangannya, Senin (5/5).
Tata kelola itu penting khususnya dalam merespons perubahan-perubahan besar yang sedang dilakukan oleh pemerintah Arab Saudi. Misalnya dalam mewujudkan Visi Arab Saudi 2030 yang akan mengurangi ketergantungan sumber pendapatan negara dari minyak. Karena itu ibadah haji dan umrah menjadi target sumber pendapatan devisa negara teluk tersebut.
"Hal ini menjadi momentum yang sangat baik. Ibarat gayung bersambut, dua negara sahabat saling membutuhkan. Arab Saudi butuh banyak investasi masuk ke negaranya. Indonesia memerlukan pembangunan kampung haji dan menjadi negara pengirim jemaah haji-umrah terbesar. Bargaining-nya jelas," jelas Mustolih.
Terkait sumber pendanaan untuk mewujudkan kampung haji di Saudi, Komnas Haji mengusulkan dua sumber. Pertama bisa menggunakan skema pembiayaan yang bersumber dari dana Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).
Menurut Mustolih, lembaga tersebut sangat relevan dan berkepentingan. Pasalnya setiap jemaah haji yang baru mendaftar menyetorkan biayanya awal baik reguler maupun haji khusus yang saat ini terkumpul kurang lebih Rp179 triliun dari 5,2 juta pendaftar.
"Pembangunan infrastruktur kampung haji bisa menjadi prioritas skema investasi bagi BPKH untuk jangka menengah dan jangka panjang di samping skema investasi yang sudah berjalan," paparnya.
Kedua, pelibatan Danantara. Sebagai super holding BUMN yang memiliki kapitalisasi dana lebih dari Rp1.000 triliun, katanya, investasi di sektor pembangunan infrastruktur dan ekosistem haji-umrah semestinya menjadi pilihan prioritas karena sangat menjanjikan.
Menurut Mustolih, sektor haji-umrah menjadi kegiatan ekonomi yang akan berlangsung terus menerus dalam kondisi apapun dan membawa dampak ekonomi yang luas serta menguntungkan.
"Bayangkan untuk haji setiap tahun rata-rata mengirimkan jemaah 221 ribu jemaah, umrah rata-rata 1 juta orang per musim. Ada putaran ekonomi yang sangat besar. Potensi semacam ini tidak dimiliki negara lain kecuali Indonesia sebagai negara berpenduduk muslim terbesar di Indonesia sehingga belum dikelola dengan baik," katanya.
Dari dua sumber pendanaan tersebut, Komnas Haji optimistis kampung haji yang yang dicita-citakan Prabowo bisa terwujud dalam waktu dekat. "Namun perlu dicatat, tidak menutup adanya skema investasi dari sumber lain," kata Mustolih.
"Karena itu, para pembantu presiden di lembaga dan kementerian terkait seperti BP Haji, BPKH, dan Kemenag harus segera menerjemahkan dan merealisasikan visi Presiden Prabowo menjadi langkah nyata," pungkasnya. (H-3)
