
PEMERINTAH Kota Bandung, Jawa Barat, mengirimkan 15 inovasi pelayanan publik ke ajang Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) 2025 yang digelar oleh Kementerian Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB).
Pengiriman ini dilakukan secara simbolis oleh Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan Rabu (11/6).
Farhan menyatakan rasa bangganya atas kreativitas dan kerja keras berbagai perangkat daerah dalam mengembangkan aplikasi dan sistem inovatif demi meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat.
"Saya bangga karena kita bisa menghasilkan banyak inovasi, dari yang benar-benar baru hingga pengembangan dari aplikasi yang sudah ada. Intinya, semua harus bisa memberi manfaat lebih baik untuk warga," ungkapnya.
Menurut dia, kompetisi yang digelar tahunan ini akan melalui proses seleksi administrasi pada Juni. Dilanjutkan tahap penilaian hingga Agustus 2025. Nantinya, inovasi yang lolos ke tahap akhir akan berkesempatan masuk dalam Top 99 atau Top 45 terbaik di tingkat nasional.
"Mudah-mudahan dari 15 inovasi ini ada yang tembus ke Top 99, bahkan bisa masuk Top 45. Kalau terpilih, saya sangat berbangga hati untuk mewakili Kota Bandung di hadapan Menteri PAN-RB," tuturnya.
Farhan terus mendorong integrasi antar aplikasi pelayanan publik yang saat ini jumlahnya mencapai ratusan. Ia menilai audit integrasi perlu segera dilakukan agar aplikasi yang dibuat tidak tumpang tindih dan mampu bersinergi.
"Saya masih mencari metode yang pas untuk mengaudit integrasi semua aplikasi yang kita miliki. Tapi saya yakin, kalau semua terintegrasi dengan baik, pelayanannya akan jauh lebih efisien," jelasnya.
Proses submit dilakukan melalui Sistem Informasi Inovasi Pelayanan Publik (Sinovik) milik Kementerian PAN-RB.
"Bismillah, semoga usaha kita membuahkan hasil yang membanggakan dan inovasi-inovasi ini bisa bermanfaat secara nyata untuk masyarakat. Saya berharap terus muncul inovasi lain, dan menjadi juara di hati masyarakat Kota Bandung," sambungnya.
Ke-15 inovasi yang dikirim berasal dari berbagai sektor pelayanan publik, mulai dari kesehatan, sosial, kependudukan, perizinan, hingga pengelolaan data.