5 hours ago
4
Pekerja menyelesaikan proyek tempat tinggal bertingkat di kawasan Ancol, Jakarta.KEMENTERIAN Keuangan (Kemenkeu) mencatatkan hingga April 2025, realisasi belanja pemerintah pusat mencapai Rp546,8 triliun, atau baru menempati 20,2% dari Anggaran Pendapatan(MI/Teresia Aan Meliana (Photographer))
KEMENTERIAN Keuangan (Kemenkeu) mencatatkan hingga April 2025, realisasi belanja pemerintah pusat mencapai Rp546,8 triliun, atau baru menempati 20,2% dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang tercatat sebesar Rp2.701,4 triliun.
"Belanja pemerintah pusat sampai dengan 30 April 2025 telah dibelanjakan Rp546,8 triliun. Ini adalah 20,2% dari APBN. Kalau kita bandingkan dengan 2024 memang menjadi lebih rendah. Tahun 2024 itu ada belanja khusus pemilu, yaitu belanja pada bulan Februari," kata Suahasil saat Konferensi Pers APBN KiTa, yang digelar di Jakarta, Jumat (23/5).
Kemudian, lanjutnya, belanja kementerian/lembaga capai Rp253,6 triliun atau sebesar 21,9% dari APBN sebesar Rp1.160,1 triliun. Dirinya menjelaskan, angka tersebut dipengaruhi oleh belanja pegawai dan belanja barang, penyaluran bantuan sosial (Bansos).
"Dan beberapa belanja bantuan sosial nanti akan kita lihat sedang dilakukan validasi dengan data tunggal sosial ekonomi nasional," imbuhnya.
Sementara itu, belanja pegawai tercatat sebanyak Rp102 triliun atau 33,3% dari anggaran yang dialokasikan di APBN yang Rp513,22 triliun, terdiri dari gaji dan tunjangan sebesar Rp66,4 triliun, serta tunjangan kinerja dan lembur Rp35,6 triliun.
Adapun realisasi transfer ke daerah (TKD) tercatat sebesar Rp259,4 triliun atau 28,2% dari alokasi di APBN sebesar Rp919,9 triliun. TKD tersebut disalurkan untuk layanan publik seperti sekolah dan puskesmas melalui Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (DAK NF BOS) dan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK), serta penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui Dana Alokasi Umum (DAU). (Fal/E-1)
