1 week ago
17
Ketua GMNI Sikka Yohanes Maro(MI/Alexander Taum)
KEMATIAN tragis ibu hamil Maria Yunita dan bayinya di Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur (NTT), memicu kecaman keras dari masyarakat dan organisasi masyarakat sipil di wilayah tersebut.
Elemen sipil di wilayah tersebut menilai, adanya kegagalan sistemik pemerintah Kabupaten Sikka dalam menyediakan fasilitas kesehatan yang memadai, khususnya dokter anestesi di RSUD TC Hillers Maumere.
Ketua GMNI Sikka Yohanes Maro, mendesak pemerintah pusat dan daerah wajib merekrut dokter anestesi ke RSUD TC Hillres Maumere dalam waktu 3 X 24 jam melalui skema darurat.
Tak hanya itu, GMNI juga mendesak Bupati Sikka dan Direktur RSUD TC Hillers harus diproses hukum atas dugaan pelanggaran UU No. 44/2009 dan kelalaian mengakibatkan kematian (Pasal 359 KUHP).
Maria Yunita (36) dirujuk dari Puskesmas Beru pada Rabu, (9/4), sekitar pukul 15.00 WITA untuk persiapan melahirkan anak. Saat tiba di IGD RSUD TC Hillers Maumere, pasien mendapat informasi bahwa tidak ada dokter anestesi yang bertugas.
"Pihak RSUD TC Hillers kemudian melakukan komunikasi dengan beberapa rumah sakit di luar Kabupaten Sikka agar pasien bisa dirujuk, namun karena tarik ulur waktu dan akhirnya ibu dan anaknya meninggal dunia di IGD TC Hillers Maumere," ungkapnya Kamis, (10/4).
Lebih lanjut Yoman Maro menjelaskan tuntutan tuntutan GMNI Sikka agar pemerintah pusat dan daerah wajib merekrut dokter anestesi ke RSUD TC Hillres Maumere dalam waktu 3 X 24 jam melalui skema darurat, Bupati Sikka dan Direktur RSUD TC Hillers harus diproses hukum atas dugaan pelanggaran UU No. 44/2009 dan kelalaian mengakibatkan kematian (Pasal 359 KUHP).
"Kami mendesak pemerintah pusat dan daerah untuk segera merekrut dokter anestesi ke RSUD TC Hillers Maumere dan memproses hukum Bupati Sikka dan Direktur RSUD TC Hillers atas dugaan pelanggaran UU No. 44/2009 dan kelalaian mengakibatkan kematian. Kami juga menuntut audit transparan dan reformasi sistem rujukan untuk mencegah kasus serupa terjadi di masa depan," jelasnya
Kematian ibu dan anak di Sikka menunjukkan ketidakadilan akses kesehatan sebagai pelanggaran HAM. Kegagalan pemerintah dalam menyediakan fasilitas kesehatan yang memadai dapat dianggap sebagai pembunuhan struktural akibat kelalaian negara.
"Ini ketidakadilan kesehatan sebagai pelanggaran HAM, kegagalan pemerintah dalam menyediakan fasilitas kesehatan yang memadai dapat dianggap sebagai pembunuhan struktural akibat kelalaian negara," katanya.
Dirujuk ke Lembata
Anggota Forum Puspa, Wakil Ketua ikatan orang muda Sikka di Lembata kepada Media Indonesia, Kamis (10/4), Theresia Willybrorda, mengatakan, pihaknya membantu menangani seorang ibu hamil asal Desa Waigete yang dirujuk dari RSUD TC Hillers Maumere, Kabupaten Sikka ke RSUD Larantuka.
"Tetapi RSUD Larantuka ketiadaan obat bius, sehingga Ibu tersebut kemudian dirujuk ke RSUD Lewoleba, setelah koordinasi ke sejumlah RS di daratan pulau Flores," ungkap Theresia.
Menurut Theresia, ibu tersebut kemudian menjalani operasi Caesar di RSUD Lewoleba. "Puji Tuhan setelah operasi, kondisi Ibu dan bayi itu selamat dan sudah kembali ke Waigete di Kabupaten Sikka," ujar Theresia.
Namun, salah satu pasien ibu hamil lainnya yang hendak dirujuk dari RSUD TC Hillers mengalami nasib naas. Ibu selamat namun bayinya tak tertolong. (E-2).
