8 hours ago
2
Para anggota TP PKK Mimika.(Dok. TP PKK)
PARA mama-mama atau perempuan Papua diharapkan dapat menjadi garda terdepan untuk mengentaskan korupsi di Bumi Cenderawasih. Karena itu edukasi antaikorupsi bagi perempuan di Papua disebut harus terus digencarkan.
Pejabat (Pj) Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Mimika, Papua Tengah, Prisilia P. Tangdilitin, menyebut transparansi dan akuntabilitas menjadi salah satu bukti dan wujud nyata menghilangkan budaya korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
TP-PKK Mimika berkomitmen mengedepankan transparansi dan akuntabilitas dalam Supervisi, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan (SMEP) pelaksanaan program-program PKK, khususnya saat menggunakan anggaran yang diperoleh dari APBN, APBD, APBDes, swadaya masyarakat, dan sumber lain yang sah sesuai ketentuan perundang-undangan, termasuk dana hibah.
“Kami membuat sistem sederhana pelaporan penggunaan anggaran di TP-PKK yang akuntabel serta transparan, untuk menjadi rule model bagi organisasi lainnya yang mendapatkan anggaran negara maupun hibah dari swasta,” kata Prisilia kepada wartawan, Senin (17/3).
“Dengan adanya mekanisme ini, masyarakat Mimika dapat turut serta dalam mencegah dan melaporkan potensi penyalahgunaan kewenangan di berbagai sektor pelayanan publik,” jelas Prisilia.
Ia mengatakan, anggota PKK yang mayoritas terdiri dari mama-mama dapat menjadi contoh integritas dan perilaku antikorupsi dalam kehidupan sehari-hari, sehingga dapat menginspirasi masyarakat untuk bertindak jujur dan bertanggung jawab.
“Bukan sekedar melahirkan, peran sentral wanita Mimika dalam proses ‘asah asih dan asuh' buah hati, sangat menentukan kualitas generasi penerus masa depan Mimika yang sehat, cerdas dan memiliki karakter kuat dalam menjaga moral, etika, budaya serta nilai-nilai kejujuran dalam perjalanan hidupnya kelak,” ujar Prisilia.
Prisilia juga mendorong dan mengajak semua perempuan di Mimika untuk turut serta menjadi agen Saya Perempuan Anti Korupsi (SPAK) yang diinisiasi Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI).
Agen-agen SPAK, terdiri dari berbagai latar belakang, mulai dari ibu rumah tangga, buruh, aktivis, guru, hingga perempuan yang berkarier di pemerintahan dan swasta, serta istri-istri pejabat maupun penyelenggara negara yang suaminya sangat rentan terlibat tindak pidana korupsi.
Menanamkan budaya antikorupsi dan berperilaku jujur yang dimulai dari diri sendiri lalu ‘menular’ ke keluarga, saudara, teman atau sahabat, tentunya akan membentuk dan memperluas ekosistem budaya antikorupsi di Mimika. (H-3)
