2 weeks ago
20
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian (kiri) dan Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya (kanan).(MI/Ardi Teristi)
PARA kepala daerah ramai-ramai memanfaatkan kesempatan retret untuk bertanya kepada Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati soal kebijakan efisiensi anggaran. Sri Mulyani hadir menjadi salah satu pemateri dalam retret kepala daerah di Akademi Militer, Magelang, Minggu (23/2).
Sri Mulyani menjelaskan, dalam retret ini dirinya menekankan kepada kepala daerah tentang pentingnya mengelola dan mendukung tujuan nasional, baik dari sisi ekonomi, penciptaan kesempatan kerja, pengurangan kemiskinan, hingga koordinasi antarkepala daerah dalam mengoptimalkan pengelolaan APBD. Oleh sebab itu, pemerintah daerah juga harus berkontribusi.
Dalam pertemuan dengan para kepala daerah, Sri Mulyani mengaku mendapat banyak pertanyaan-pertanyaan spesifik dari para kepala daerah, seperti formula dana bagi hasil, proyek-proyek infrastruktur yang ingin tetap dijalankan, dan juga aspirasi-aspirasi lainnya.
“Banyak pertanyaan dari kepala daerah tentu mengenai pelaksanaan Inpres Nomor 1 (tahun 2025) termasuk efisiensi," terang dia.
Di sisi lain, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengungkapkan, para kepala daerah yang menjadi peserta retret pembekalan di Magelang sangat antusias menyimak pemaparan narasumber. Mereka juga sesekali menanyakan hal-hal yang menjadi fokus utama daerahnya kepada pemateri, termasuk kepada
“Cukup ramai pertanyaannya antara Menteri Keuangan dengan daerah dan ini sangat bagus sekali. Kenapa? Karena daerah bisa menyampaikan langsung persoalan-persoalan teknis keuangan,” terang Tito.
Mendagri menyebut, kepala daerah banyak yang menanyakan tentang efisiensi anggaran, dana bagi hasil, pajak dan restribusi, hingga inflasi. Di samping itu, mereka juga memberikan masukan kepada Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengenai masalah formula dana bagi hasil dan sebagainya.
Pihaknya akan menerima masukan dari para kepala daerah dan mempertimbangkan solusi yang tepat, sehingga tercipta keputusan yang dapat diterima dengan baik oleh kepala daerah.
Di lain sisi, ujar Mendagri, pihaknya juga meminta kepala daerah untuk melakukan efisiensi belanja, utamanya mengenai belanja alat tulis kantor (ATK), perjalanan dinas, serta rapat-rapat seremonial. Adapun anggaran tersebut dapat dialihkan untuk program-program pro rakyat.
“Misalnya di bidang pendidikan, sekolah-sekolah yang rusak, toilet-toilet yang tidak bagus MCK-nya, kemudian di bidang kesehatan, Puskesmas, harus bagus standardisasinya. Nah, ini awasi, tolong diawasi,” terang dia.
Lebih lanjut, ia mendorong para pimpinan DPRD agar dapat bersama-sama menyadari pentingnya efisiensi. Adapun, kata dia, kebijakan tersebut diimplementasikan semata-mata untuk mewujudkan program yang lebih penting dan dapat dirasakan masyarakat banyak.
Ia menambahkan, keberadaan para kepala daerah untuk mengikuti retret merupakan tanggung jawab besar kepada rakyat. Di samping itu, kegiatan tersebut juga dapat dimanfaatkan kepala daerah untuk membangun hubungan emosional antarkepala daerah. (AT/E-4)
