Demonstrasi Indonesia Gelap di Patung Kuda Ricuh hingga Jebol Beton, Ini Tuntutan BEM SI

Massa demontrasi Indonesia Gelap berupaya merobohkan beton pembatas(MI/Ficky Ramadhan)

AKSI unjuk rasa dari Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) bertajuk "Indonesia Gelap" pada Kamis (20/2) ricuh pada sore hari.

Massa aksi yang mayoritas mahasiswa ini terlihat mengikatkan sebuah tali ke pembatas beton yang dipasang untuk menjadi pembatas aksi tersebut. Mahasiswa terlihat secara bersama-sama menarik tali tersebut untuk menjatuhkan pembatas beton tersebut.

Pihak kepolisian pun dari sisi berlawanan mahasiswa mengimbau agar massa aksi tidak melakukan perusakan.

"Kepada teman teman massa aksi, kami mengimbau agar aksi ini bisa dilakukan aman dan damai. Mohon tidak melakukan penarikan barier beton," kata polisi melalui pengeras suara.

Polisi juga meminta agar mahasiswa tidak melakukan aksi yang anarkis dengan merobohkan beton hingga pelemparan botol-botol yang ada.

"Tidak perlu melakukan pelemparan-pelemparan. Jangan melakukan pengerusakan," ucapnya lagi.

Mendengar imbauan itu, orator dari mobil komando pun mengungkap alasan mengapa beton tersebut hendak dirobohkan. Menurutnya, massa aksi ingin menembus agar bisa berdemo di depan Istana Negara.

"Tujuan kita mau ke istana, tadi ada imbauan, siapa suruh pak menahan kami untuk ke istana?" ucap orator.

Hingga akhirnya, satu pembatas beton pun berhasil dirobohkan para mahasiswa yang berunjuk rasa tersebut.

Diketahui sebelumnya, Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) akan kembali menggelar demo bertajuk 'Indonesia Gelap' di depan Istana Negara, Kamis (20/2).

Koordinator Pusat BEM SI, Herianto mengatakan, mahasiswa menggelar demo di titik tersebut bertepatan dengan pelantikan kepala daerah terpilih yang hari ini digelar di Istana Negara. 

"Kami akan tetap demo, karena itu sebuah momentum dengan hari pelantikannya kepala daerah,” kata Herianto saat dihubungi, Kamis (20/2).

Berikut 9 poin tuntutan yang dibawa BEM SI:

1. Kaji ulang Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 yang berfokus pada efisiensi belanja dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk Tahun Anggaran 2025.
2. Transparansi status pembangunan dan pajak rakyat
3. Evaluasi besar-besaran makan bergizi gratis 
4. Tolak revisi Undang-Undang Minerba yang bermasalah
5. Tolak dwifungsi TNI
6. Sahkan Undang-Undang Perampasan Aset 
7. Tingkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan secara nasional
8. Tolak impunitas dan tuntaskan HAM berat
9. Tolak cawe-cawe Jokowi dalam pemerintahan Prabowo Subianto. (Fik/M-3)