11 hours ago
6
Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kemendagri Yusharto Huntoyungo dalam Penghargaan Top BUMD Awards 2025 di Jakarta, Senin (28/4).(Dok Penghargaan BUMD Awards 2025)
Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) berpotensi menyumbang pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) agar daerah mandiri secara fiskal. Pasalnya, hingga kini sebagian besar daerah masih bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat melalui anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD).
Data yang dirilis Sekretariat Kabinet menyebutkan, kontribusi BUMD dalam peningkatan perekonomian daerah ditunjukkan melalui perbandingan total aset dengan laba yang dihasilkan. Berdasarkan Rapat Koordinasi Nasional Keuangan Daerah Kemendagri pada 2019, terdapat 1.097 BUMD di Indonesia dengan total aset Rp340,118 triliun. Namun laba yang dihasilkan hanya mencapai Rp10,372 triliun, sehingga perbandingan laba terhadap aset hanya sekitar 3,05%.
Data juga menunjukkan, pada 2020 sebanyak 286 atau 33,72% dari total 848 BUMD yang terdata BPS mengalami kerugian. Jumlah tersebut memang meningkat diakibatkan pandemi COVID-19 pada 2020, namun demikian dalam kondisi normal seperti pada 2018 dan 2019, data menunjukkan bahwa pada prinsipnya jumlah perusahaan yang merugi juga masih cukup besar dengan rata-rata 33-35% dari total jumlah BUMD.
"Berdasarkan kalkulasi bidang usaha yang potensial untuk dikelola BUMD, setiap provinsi minimal mililiki 28 BUMD. Pemerintah daerah juga harus memetakan BUMD yang bisa dan perlu didorong berkembang lebih cepat. Tetapi, saat ini, masih ada kesenjangan, ada provinsi yang punya ratusan BUMD, misalnya Jawa Tengah. Pada sisi lain, ada yang masih sedikit," ujar Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kemendagri Yusharto Huntoyungo dalam Penghargaan Top BUMD Awards 2025 di Jakarta, Senin (28/4) yang bertema Tata Kelola dan Digitalisasi dalam Membangun Kinerja Bisnis dan Layanan BUMD.
Penilaian atas kinerja bisnis BUMD diterapkan dalam penilaian acara ini. Ketua Dewan Juri Djohermansyah Djohan menjelaskan kriteria penilaian juga difokuskan pada inovasi serta tata kelola.
"Secara umum, BUMD sektor air minum tercatat sangat intensif dalam melakukan inovasi untuk mendukung kinerja dan layanan kepada pelanggan, terutama inovasi digital. Sementara, BUMD sektor keuangan, terutama BPD, BPR, Jamkrida, tergolong sektor BUMD yang paling baik dalam hal implementasi tata kelola perusahaan, kinerja bisnisnya pun meningkat dibanding tahun sebelumnya, atau minimal mencapai target kinerja di tahun berjalan," kata Djohermansyah.
Khusus Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD), kata Djohermansyah, juga terus melakukan banyak inovasi berbasis teknologi digital. Di antaranya, sistem pendaftaran hingga manajemen informasi RS. (X-8)
