13 hours ago
6
Ketua DPD Partai Golkar Jabar, TB Ace Hasan Syadzily.(Dok.Istimewa)
KETUA DPD Partai Golkar Jawa Barat (Jabar) TB Ace Hasan Syadzily mengganti dua Ketua DPD Partai Golkar Kota/Kabupaten. Dua daerah tersebut adalah Ketua DPD Partai Golkar Kota Banjar Dadang Ramdhan Kalyubi dan Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Sukabumi Marwan Hamami.
Kemudian Ace menunjuk Pelaksana Tugas (Plt) untuk dua daerah tersebut. Untuk Kota Banjar, Ace menunjuk Bambang Haryono dan di Kabupaten Sukabumi, Ace memilih mantan Calon Bupati Cianjur pada Pilbup Cianjur 2024, Deden Nasihin.
Namun langkah Ace tersebut mendapat protes keras dari Ketua Bagian Komunikasi, Media dan Penggalangan Opini DPD Partai Golkar Kabupaten Sukabumi, Aris Rindiansyah.
Menurut Aris, Ketua DPD Partai Golkar Jabar telah mengabaikan perintah Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia. Dalam rapat harian Partai Golkar pada 22 April 2025, Bahlil memberikan arahan langsung kepada seluruh pengurus bahwa tidak boleh ada Plt menjelang pelaksanaan musda. Namun kalau pun terpaksa, harus seizin waketum kepartaian.
“Pencopotan itu bisa dikatakan mengabaikan perintah Ketum. Seharusnya sebagai pimpinan, beliau bijak mengambil keputusan. Saya sendiri tidak begitu memahami alasan pencopotan dua Ketua DPD II ini, khususnya pencopotan Marwan. Yang pasti, Ace terlalu gegabah mencopot keduanya dan mengganti dengan Plt," ungkap Aris melalui keterangannya Jumat (2/5.
Menurut Aris, paling utama Ace Hasan telah melanggar Petunjuk Pelaksanaan No JUKLAK-02/DPP/GOLKAR/IV/2025 tentang Penyelenggaraan Musyawarah2 Partai Golkar di Daerah. Dalam aturan tersebut disebutkan bahwa penunjukan Plt bisa dilakukan atas persetujuan pimpinan partai dua tingkat di atasnya.
"Penggantian dilakukan karena ketuanya berhalangan tetap atau terjadi pelanggaran berat. Jadi di mana pelanggaran beratnya?," tanya Aris.
Atas putusan penggantian dua ketua di Jabar tesebut, Aris menilai Ketua Partai Golkar Jabar yang telah melanggar juklak DPP Partai Golkar dan melakukan pelanggaran berat atas aturan dimaksud. "Jadi sekarang, siapa yang pantas di-Plt-kan," tegasnya.
Diketahui, dua Ketua DPD Partai Golkar tingkat kota/kabupaten diganti. Dadang Ramdhan Kalyubi (DRK) dari Kota Banjar diganti karena dugaan korupsi yang sedang ditangani oleh Kejari Kota Banjar. DRK sudah ditetapkan sebagai tersangka pada Senin, (21/4) lalu. Setelah menjalani pemeriksaan, DRK langsung ditahan di Rutan Kebonwaru Bandung.
Sementara itu, untuk Marwan Hamami, penggantian dilakukan atas laporan Ace Hasan yang merasa dicemarkan nama baiknya oleh mantan Bupati Sukabumi tersebut dalam sebuah forum resmi.
Selain itu, ada dugaan penggantian ini ada hubungannya dengan gelaran Musyawarah Daerah (Musda) DPD Partai Golkar Jabar. Hingga hari ini, Ace Hasan Syadzily belum memastikan pelaksanaan Musda tersebut. Padahal sejumlah daerah di Jawa sudah memiliki jadwal. Misalnya hari ini, Jumat (2/5) Golkar Jateng menggelar Musda, kemudian besoknya, Sabtu (3/5) giliran Banten menggelar Musda. Lalu Jawa Timur pada 10 Mei, dan 11 Mei untuk Daerah Istimewa Yogyakarta.
Sebelumnya, Ace menyatakan masih menunggu arahan dari DPP Partai Golkar. "Musda DPD Partai Golkar Provinsi Jabar tentu kami menunggu arahan dari DPP. Karena Pak Ketum akan langsung menghadiri setiap Musda, terutama Jabar yang dianggap sebagai daerah yang sangat strategis," terang Ace.
Ace menegaskan, kehadiran langsung Ketum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, menjadi salah satu pertimbangan penting dalam penjadwalan Musda. Oleh karena itu, DPD Partai Golkar Jabar memilih untuk bersabar hingga mendapat arahan resmi dari pusat. "Karena itu tentu kami DPD Golkar Jabar menunggu arahan dari Ketum DPP Partai Golkar," papar Ace beberapa hari lalu. (E-2)
