7 hours ago
3
Muhaimin Iskandar membereskan berkas dan buku di ruang kerjanya( ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso/aww.)
MENTERI Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Muhaimin Iskandar atau yang akrab disapa Cak Imin menyatakan sebanyak 100 Sekolah Rakyat akan mulai beroperasi penuh pada awal Agustus 2025.
Cak Imin menjelaskan pelaksanaan program Sekolah Rakyat itu sebagai implementasi perintah Presiden RI Prabowo Subianto dalam Inpres Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.
"Insyaallah pada awal Agustus nanti, tuntas 100 Sekolah Rakyat sudah beroperasional penuh sebagai sekolah rintisan,” kata Cak Imin dalam keterangan tertulis, Rabu (9/7).
Program Sekolah Rakyat, kata dia, menjadi upaya pengentasan kemiskinan lantaran menjadi salah satu bentuk pemberdayaan masyarakat melalui pemberian pendidikan berkualitas. Sebab, ia menilai melalui pendidikan, peserta didik dari latar belakang miskin ekstrem ini akan memiliki daya saing dan kemampuan untuk menjadi mandiri menggunakan ilmu yang mereka dapat.
Oleh karena itu, Undang-undang Dasar Republik Indonesia juga telah mewajibkan 20 persen anggaran APBN digunakan untuk memberikan pendidikan kepada masyarakat.
“Salah satu upaya memutus mata rantai kemiskinan di tanah air kita ini adalah melalui pendidikan. Makanya pendidikan, menggunakan perintah Undang-Undang Dasar, 20% dari anggaran APBN kita adalah untuk pendidikan,” ujarnya.
Cak Imin menegaskan melalui program Sekolah Rakyat, orkestrasi pengentasan kemiskinan akan berjalan lebih cepat dan efektif.
Terlebih, Cak Imin mengatakan peserta didik yang disasar merupakan anak-anak yang berasal dari keluarga miskin ekstrem berdasarkan verifikasi Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).
“Nah, dalam konteks itu ada langkah cepat agar kemiskinan ini kita putus mata rantainya dengan cepat dan efektif, terutama yang di desil 1 (miskin ekstrem),” ujar dia.
“Kita mendirikan Sekolah Rakyat. Ini ide, inisiatif, dan perintah langsung Presiden. Sehingga Inpres 8 Tahun 2025 ini menindaklanjuti semua pelaksanaan itu,” sambungnya.
Di sisi lain, Menko Muhaimin menyatakan Kemenko PM juga akan terus mengorkestrasikan kementerian/lembaga terkait agar Inpres 8/2025 dapat berjalan secara maksimal.
Hal itu dilakukan demi mewujudkan target kemiskinan ekstrem 0 persen pada tahun 2026 yang diamanahkan oleh Presiden Prabowo Subianto. (H-4)
