
POSISI Sekjen PDIP yang saat ini diisi oleh Hasto Kristiyanto masih belum digantikan oleh orang lain, meski saat ini Hasto telah ditahan oleh KPK atas dugaan kasus suap. Hasto terjerat kasus dugaan suap pada proses pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR, dan perintangan penyidikan. KPK mengungkap adanya dana Rp400 juta untuk menyuap Wahyu Setiawan dari Hasto. Uang suap itu diserahkan melalui staf Hasto, Kusnadi.
Ketua DPP PDIP Puan Maharani menekankan soal penggantian di struktur kepengurusan merupakan urusan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.
"Pergantian yang ada di struktur DPP partai merupakan karena memang sebelumnya itu dipilih dalam kongres dan kalaupun ada pergantian, itu merupakan hak prerogatif dari ketua umum," kata Puan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 11 Maret 2025.
Puan mengatakan, saat ini tengah ada dinamika internal di tubuh PDIP. Sehingga, banyak hal yang perlu dipertimbangkan sebelum memutuskan menunjuk pengganti sementara Hasto. Bahkan, untuk menunjuk pelaksana tugas (Plt) Sekjen PDIP.
"Karena itu ada pertimbangan internal yang kemudian nantinya akan ada pertimbangan-pertimbangan lain untuk memutuskan apakah perlu, tidak, perlu akan atau tidak akan dan lain sebagainya," ujar Puan.
Sementara itu, Ketua DPP PDIP Deddy Yevri Sitorus menyebut ada pihak yang meminta Hasto Kristiyanto mundur dari jabatan Sekjen PDIP. Permintaan itu datang sebelum Jokowi dipecat.
"Perlu diketahui bahwa sekitar tanggal 14 Desember itu ada utusan yang menemui kami, memberitahu bahwa Sekjen harus mundur," ungkap Deddy.
Deddy menerangkan pihak yang tidak disebutkan namanya itu juga meminta Joko Widodo (Jokowi) agar tak dipecat dari PDIP.
(H-3)