6 hours ago
3
Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka(MI/Usman Iskandar)
KETUA DPP PDIP Deddy Sitorus menyambut baik Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang disebut bakal berkantor di Papua usai mendapat tugas khusus dari Presiden Prabowo Subianto. Ia mengatakan hal tersebut akan mempercepat pembangunan di Papua.
"Bagus, bagus sekali itu menunjukan kepedulian Pak Prabowo untuk mempercepat pembangunan Papua sekaligus menghargai, karena dulu kan bapaknya Presiden Jokowi kan paling sering ke Papua," kata Deddy di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (8/7).
Deddy mengatakan Gibran adalah sosok yang tepat dalam mengawasi pembangunan di Papua. Ia berharap Gibran dapat bertahan lama di Papua.
"Setelah dibuka jalan banyak di sana, besar segala macem, sekarang banyak perkebunan, banyak tambang di sana, baik yang legal maupun ilegal. Nah itu kan perlu diawasi, yang paling tepat udah gibran, udah benar gitu. Mudah-mudahan dia lama di sana, jangan cuma datang pergi, datang pergi," katanya.
Deddy mengatakan berkantor di Papua akan menjadi momen penting bagi Gibran. Ia mengatakan Gibran akan berkontribusi bagi pembangunan Papua ketimbang membagikan produk perawatan kulit.
"Kalau perlu cuma sekali sebulan lapor Presiden datang gitu, daripada bagi skincare ya mending ngurusin Papua, dia akan dikenang dengan baik," katanya.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyebut Gibran bisa jadi akan berkantor di Papua usai mendapat tugas khusus dari Presiden Prabowo Subianto.
Gibran akan secara khusus mendapat penugasan menangani sejumlah persoalan di Papua. Yusril mengatakan Gibran nantinya tidak hanya bertugas mengurus pembangunan fisik di Papua, melainkan juga akan mengurus permasalahan HAM.
Ia menyebut tugas khusus ini akan tertuang dalam bentuk Keputusan Presiden (Kepres). Oleh sebab itu, Yusril mengatakan tidak menutup kemungkinan Gibran akan membuka kantor dan bekerja di Papua.
"Bahkan mungkin ada juga kantornya Wakil Presiden untuk bekerja dari Papua menangani masalah ini," ujarnya dalam Launching Laporan Tahunan Komnas HAM 2024, dikutip Selasa (8/7).
Lebih lanjut, Yusril mengklaim penugasan khusus terhadap Wapres tersebut sebagai bentuk keseriusan pemerintah terhadap Papua.
"Concern pemerintah dalam menangani Papua, beberapa hari terakhir ini sedang diskusi untuk memberikan penugasan khusus dari Presiden ke Wakil Presiden untuk percepatan pembangunan Papua," tuturnya. (P-4)
