6 days ago
8
ilustrasi(Antara Foto)
BADAN Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) menyatakan bahwa banjir yang kerap melanda kawasan Jabodetabek tidak hanya disebabkan oleh curah hujan tinggi, tetapi juga oleh berbagai faktor lain yang semakin memperburuk kondisi.
Peneliti Ahli Madya dari Pusat Riset Limnologi dan Sumber Daya Air BRIN Yus Budiono mengungkapkan, ada empat faktor utama penyebab banjir di wilayah ini, yaitu penurunan muka tanah (land subsidence), perubahan tata guna lahan (land use change), kenaikan muka air laut, serta fenomena cuaca ekstrem.
"Dari hasil riset kami, penyebab utama meningkatnya risiko banjir di Jabodetabek adalah penurunan muka tanah, yang berkontribusi hingga 145% terhadap peningkatan risiko banjir," ungkap Yus dalam keterangannya, Sabtu (8/3).
Ia menambahkan, perubahan tata guna lahan yang tidak terkendali juga meningkatkan risiko banjir hingga 12%. Sementara kenaikan muka air laut hanya berdampak sekitar 3%.
Menurut Yus, tren kejadian banjir di Jabodetabek beberapa tahun terakhir menunjukkan adanya peningkatan intensitas peristiwa ekstrem. "Perubahan iklim global menyebabkan lebih banyak hujan ekstrem, seperti yang terjadi pada 1 Januari 2020 dan akhir Januari 2025, ketika curah hujan mencapai lebih dari 300 mm, jauh di atas normal," jelasnya.
Yus menjelaskan bahwa banjir di Jabodetabek bisa dikategorikan ke dalam tiga jenis utama, yakni banjir akibat hujan lokal (torrential rain flood), banjir akibat luapan sungai (fluvial flood), serta banjir akibat pasang laut (coastal flood).
"Banjir yang terjadi beberapa waktu lalu lebih dominan sebagai fluvial flood, di mana hujan terjadi lebih intens di bagian hulu dan menyebabkan luapan air di sungai-sungai besar," terangnya.
Kepala Pusat Riset Limnologi dan Sumber Daya Air BRIN Luki Subehi menyampaikan, banjir yang terjadi bukan semata-mata disebabkan oleh curah hujan tinggi, tetapi juga dipengaruhi oleh pengelolaan sumber daya air dan perubahan tata guna lahan di wilayah perkotaan.
Ia menekankan bahwa pengurangan luas hutan dan daerah resapan air di wilayah hulu, khususnya di sepanjang Sungai Bekasi dan Ciliwung, menjadi salah satu pemicu utama meningkatnya aliran air permukaan yang berujung pada banjir.
"Banjir di Bekasi, misalnya, terjadi hampir setiap tahun karena daerah hulunya kurang mampu meresapkan air, sementara daerah datarannya telah dipenuhi permukiman," tambahnya.
Selain itu, sistem drainase di Jabodetabek yang sudah tidak memadai turut memperparah kondisi banjir. Luki menyoroti bahwa banyak sistem drainase yang masih menggunakan perhitungan lama tanpa memperhitungkan peningkatan hujan ekstrem akibat perubahan iklim dan perkembangan tata guna lahan.
"Pembangunan kawasan permukiman baru sering kali tidak diiringi dengan sistem drainase yang memadai, sehingga limpasan air hujan tidak dapat tertampung dengan baik," katanya.
Menurutnya, salah satu langkah mitigasi yang perlu segera dilakukan adalah pengerukan sungai dan saluran air sebelum musim hujan tiba untuk meningkatkan kapasitas aliran air.
"Di beberapa negara seperti Belanda, konsep 'Room for Water' diterapkan dengan menyediakan kolam-kolam penampungan air di sekitar sungai. Namun, di beberapa wilayah Jabodetabek, yang ada justru 'Room for People', di mana banyak pemukiman dibangun di sekitar sungai," ujarnya.
Luki juga menekankan pentingnya koordinasi antarwilayah dalam pengelolaan daerah aliran sungai (DAS), terutama untuk sungai yang melewati lebih dari satu kabupaten atau kota. "Menurut PP No. 37 Tahun 2012, pengelolaan DAS harus dikoordinasikan oleh gubernur agar kebijakan di hulu dan hilir selaras, termasuk dalam penerapan aturan konservasi tanah dan air," jelasnya. (H-4)
