Pengembangan Industri Nikel Berorientasi Keberlanjutan Lingkungan Terus Didukung

Kapal bermuatan bijih nikel.(Dok Bakamla RI.)

TEKANAN global terhadap industri nikel Indonesia terus berlangsung. Mulai dari gugatan Uni Eropa ke World Trade Organization (WTO) pada 2020, penerapan tarif tambahan dari AS terhadap produk nikel, hingga kampanye negatif bertema dirty nickel yang ujungnya dikaitkan dengan isu pencemaran lingkungan.

Terkat itu, Forum Industri Nikel Indonesia (FINI) terus mendukung pengembangan industri nikel yang berorientasi pada keberlanjutan lingkungan.

"Saat ini, banyak perusahaan industri hilirisasi nikel di Indonesia yang telah dan terus menerus meningkatkan penerapan prinsip-prinsip perlindungan lingkungan, memberikan manfaat positif terhadap ekonomi dan sosial masyarakat, serta sistem tata kelola yang baik, termasuk dalam hal pengambilan keputusan, pengendalian internal, dan penanganan risiko," kata Ketua Umum FINI Arif Perdanakusumah, di Jakarta, Sabtu (17/5).

Dia menyampaikan banyak peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perlindungan lingkungan hidup di Indonesia telah diterbitkan oleh pemerintah dan dijalankan serta diawasi secara sangat ketat dalam rangka tanggung jawab lingkungan hidup, termasuk pula dalam aktivitas industri hilirisasi nikel.

Peraturan perundang-undangan tersebut wajib diikuti dan dijalankan dalam kegiatan industri hilirisasi nikel serta pelaksanaannya diawasi secara ketat dan dievaluasi secara berkala oleh pemerintah Indonesia. Menurut dia, program hilirisasi nikel yang dijalankan oleh Pemerintah Indonesia sejak 2014 telah mencapai keberhasilan luar biasa dan mengubah peta pasar nikel dunia secara signifikan.

Indonesia telah menjadi produsen nikel terbesar di dunia saat ini dan menguasai lebih dari 60% pangsa pasar nikel dunia. Program hilirisasi nikel dan industri turunannya berkontribusi positif tehadap penerimaan pendapatan pemerintah dari pajak dan PNBP, penyerapan tenaga kerja yang sangat besar, alih teknologi serta multiplier effects lainnya.

Arif menjelaskan pelaku hilirisasi nikel di Indonesia juga terus berupaya meningkatkan pemenuhan persyaratan ketat yang diterapkan Pemerintah Indonesia serta berupaya meningkatkan standard operasional sesuai persyaratan internasional.

"Beberapa pelaku industri hilirisasi juga memulai proses sertifikasi dengan institusi global yang reputable seperti IRMA (Initiatives for Responsible Mining Assurance)," ucapnya.

Menurut dia, keberhasilan program hilirisasi nikel yang dijalankan Indonesia dari satu sisi oleh negara lain dipandang sebagai ancaman pada rantai pasok nikel di dunia saat ini dan ke depannya.

Ia memaparkan banyak upaya menggagalkan hilirisasi nikel yang ditempuh negara lain terhadap Indonesia. FINI melihat kampanye negatif termasuk isu pencemaran lingkungan, yang ditujukan terhadap program hilirisasi di Indonesia saat ini merupakan bagian dari perang dagang dunia.

“Negara lain harus melihat hilirisasi nikel yang sedang berjalan di Indonesia tidak hanya dari sisi negatifnya, tapi juga dari kontribusi positif dari program hilirisasi ini baik bagi Indonesia dan dunia.Misalnya makin terbukanya kesempatan berinvestasi di Indonesia, diversifikasi rantai pasok nikel dunia, serta kemungkinan berkembangnya inovasi teknologi atau alternatif teknologi yang dapat bermanfaat bagi industri nikel," tambah Arif.

Maka itu, lanjut Arif, FINI akan selalu mendukung pemerintah Indonesia untuk terus menjalankan peta jalan (road map) pengembangan hilirisasi nikel dan industri turunannya. "FINI juga akan terus mendukung industri nikel yang ramah terhadap aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola yang baik," tutup Arif. (H-2)