
PENGAMAT komunikasi politik Universitas Esa Unggul Jamiluddin Ritonga menilai wacana Presiden Prabowo Subianto akan memberi tugas khusus kepada Wapres Gibran Rakabuming Raka untuk berkantor di Papua perlu dipertimbangkan secara matang.
Jamiluddin menjelaskan Gibran berkantor di Papua akan menjadi plus minus. Di satu sisi, hal ini menjadi kebanggaan bagi rakyat Papua karena pembangunan fisik dan penanganan masalah HAM akan ditangani dan diawasi langsung oleh wakil presiden.
"Hal itu kiranya sebagai wujud kepedulian dan penghormatan Presiden Prabowo terhadap Papua. Prabowo dengan mengutus wakil presiden berkantor di Papua, menjadi bukti keinginan pusat untuk secepatnya memajukan pulau cendrawasi tersebut," kata Jamiluddin, melalui keterangannya, Selasa (8/7).
"Karena itu, selayaknya warga Papua bersuka cita menyambut kedatangan Gibran di Papua. Sebab, Papua akan menjadi satu satunya pulau di Indonesia yang pembangunannya langsung dipimpin wakil presiden," tambahnya.
Jamiluddin menilai jika Gibran nantinya berhasil membangun fisik Papua dan masalah HAM dapat ditangani dengan baik, Prabowo akan dianggap pahlawan bagi warga Papua. Prabowo dan pemerintah akan dinilai sebagai bapak pembangunan dan penegak HAM di Papua.
Namun demikian, gagalnya Gibran membangun Papua sesuai ekspektasi warga setempat, kepercayaan warga terhadap Prabowo dan pemerintah akan menurun drastis. Hal itu berpeluang akan mengganggu stabilitas nasional. Maka dari itu, ia menilai menugaskan Wapres Gibran berkantor di Papua perlu ditimbang matang.
"Jangan sampai keinginan Prabowo untuk mempercepat pembangunan di Papua, justru menghasilkan sebaliknya. Hal ini tentu akan menjadi bumerang bagi Prabowo dan Pusat. Tentu hal ini tidak dikehendaki Prabowo yang memang tulus untuk memajukan Papua," katanya. (Faj/I-1)