5 days ago
7
Ilustrasi, siswa SMA.(Dok. MI)
RENCANA Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah kembali memberlakukan sistem penjurusan IPA, IPS dan Bahasa di jenjang SMA mendapat tanggapan positif dari aktivis pendidikan Ki Darmaningtyas. Menurutnya, sistem penjurusan di SMA justru memiliki lebih banyak sisi positif ketimbang kebijakan peminatan yang diterapkan dalam beberapa tahun terakhir.
“Penjurusan tampak lebih tegas dalam proses pembelajaran antara IPA, IPS, dan Bahasa, sehingga tidak terjadi tumpang tindih,” ujar Darmaningtyas, Senin (14/4).
Penjurusan di SMA, menurutnya, akan sangat membantu murid dalam mempersiapkan diri melanjutkan studi ke perguruan tinggi sesuai minat dan tujuan karier mereka. Ia mencontohkan, murid yang akan memilih program studi teknik tentu perlu memperkuat mata pelajaran fisika dan matematika, sedangkan mereka yang tertarik pada bidang farmasi atau kedokteran harus memperkuat biologi dan kimia.
“Pilihan-pilihan ini juga akan sangat membantu memilih fakultas yang akan dimasuki saat mendaftar di perguruan tinggi,” imbuhnya.
Selain dari sisi akademik, penjurusan juga memberikan manfaat manajerial dan tata kelola di sekolah. Menurut Darmaningtyas, sekolah akan lebih mudah mengatur jadwal pembelajaran karena kebutuhan guru untuk masing-masing jurusan sudah dapat dipetakan secara pasti.
“Ketika jumlah gurunya tidak mencukupi, kekurangannya dapat diprediksi secara pasti,” katanya. Hal ini juga memudahkan pemerintah dalam menyusun proyeksi kebutuhan guru per mata pelajaran dan jurusan.
Dari sisi infrastruktur, sistem penjurusan memungkinkan perencanaan yang lebih akurat, baik dalam hal jumlah ruang kelas maupun fasilitas laboratorium yang dibutuhkan. “Kebutuhan ruang laboratorium untuk IPA, IPS, dan Bahasa juga dapat direncanakan secara pasti,” ujarnya.
Meski begitu, Darmaningtyas tidak menutup mata terhadap sisi negatif sistem penjurusan, terutama dari aspek sosiologis. “Yaitu adanya persepsi yang salah bahwa jurusan IPA adalah jurusan yang paling top,” katanya. Namun, menurutnya, persepsi itu akan luntur seiring perkembangan profesi baru yang banyak didominasi oleh lulusan bidang sosial dan humaniora.
Melihat seluruh pertimbangan tersebut, Darmaningtyas menyebut kebijakan kembali ke penjurusan sebagai keputusan yang realistis. Terlebih, kebijakan peminatan saat ini masih dalam tahap uji coba dan terbukti menyisakan banyak persoalan di lapangan. “Kembali ke penjurusan tidak dosa,” tegasnya.
Ia juga menyoroti pentingnya waktu yang tepat untuk melakukan penjurusan. Menurutnya, penjurusan bisa dilakukan sejak semester kedua Kelas X setelah siswa mengenal seluruh mata pelajaran dasar, atau bisa juga saat memasuki Kelas XI agar siswa memiliki cukup waktu untuk mengenali minat dan bakatnya.
Namun, opsi kedua ini mensyaratkan bimbingan intensif dari guru, wali kelas, konselor, dan orang tua. “Resikonya, murid harus belajar banyak hal dalam satu tahun pertama, yang mungkin ini bisa menjadi beban tersendiri,” pungkasnya. (H-3)
