2 hours ago
1
Menteri KLH Hanif Faisol (kiri) dan Bupati Banyumas Sadewo Tri meninjau lokasi TPA-BLE(MI/Lilik Darmawan)
MODEL pengelolaan sampah berbasis bisnis yang diterapkan di Tempat Pemrosesan Akhir Berbasis Lingkungan dan Edukasi (TPA-BLE) Banyumas, Jawa Tengah, mendapat dukungan penuh dari Kementerian Lingkungan Hidup (KLH). Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq mengatakan pendekatan yang dilaksanakan Pemkab Banyumas sebagai terobosan berani yang belum banyak dilakukan daerah lain.
"Langkah Banyumas luar biasa. Mereka tidak hanya menyelesaikan sampah, tapi juga membangun ekosistem bisnis di dalamnya. Ini patut didukung penuh," ujar Hanif saat meninjau langsung TPA-BLE di Desa Wlahar Wetan, Kecamatan Kalibagor, Banyumas, Sabtu (18/4).
TPA-BLE melibatkan sekitar 50 kelompok swadaya masyarakat (KSM) dalam proses pengelolaan sampah. Di bawah kepemimpinan Bupati Banyumas, konsep penanganan limbah rumah tangga diubah menjadi peluang ekonomi, membuka ruang partisipasi masyarakat dalam skema komersialisasi sampah.
“Banyak kepala daerah masih enggan mengambil langkah ini. Tapi Banyumas berani mendesain pengelolaan sampah dengan pendekatan bisnis. Ini sebuah lompatan besar,” ungkap Menteri Hanif.
Saat ini, sekitar 400 dari 500 ton sampah harian di Banyumas telah tertangani melalui sistem di TPA-BLE. Angka ini setara dengan 80% penyelesaian, jauh di atas rata-rata nasional yang baru mencapai 39%. Pemerintah pusat menargetkan angka itu melonjak menjadi 50% pada 2025 dan 100% pada 2029, sebagaimana diamanatkan Perpres Nomor 12 Tahun 2025.
Hanif menegaskan, pencapaian Banyumas menunjukkan sampah bukan lagi beban, melainkan aset ekonomi yang bisa dikelola secara produktif. Ia bahkan berencana mereplikasi model serupa di daerah lain.
“Gap antara capaian nasional dan target 2025 masih besar. Kami akan melakukan pengawasan ketat agar daerah lain bisa menyusul langkah Banyumas,” tuturnya.
Bupati Banyumas Sadewo Tri Lastiono mengungkapkan, pendekatan ekonomi yang diterapkan dalam pengelolaan sampah tidak hanya efektif dari sisi teknis, tetapi juga efisien secara anggaran. Ia menyebut biaya pengelolaan sampah yang sebelumnya menelan Rp30 miliar dari APBD, kini menyusut drastis menjadi Rp5 miliar.
“Ke depan saya targetkan bisa nol rupiah dari APBD. Bahkan saya ingin sampah bisa menyumbang pendapatan daerah. Saat ini kami sudah menjajaki kerja sama dengan investor pengolah bijih plastik,” ujar Sadewo.
Rencana itu mendapat sambutan positif dari sejumlah investor, seiring dengan potensi nilai tambah yang dihasilkan dari daur ulang dan pengolahan sampah. Pemerintah pusat pun siap mendukung, baik melalui bantuan peralatan dari Kementerian LH maupun pendanaan dari Badan Pengendalian Lingkungan Hidup berupa pinjaman lunak berbunga rendah bagi KSM. Tak hanya itu, Kementerian PUPR juga akan membantu pembangunan infrastruktur pendukung seperti gudang. (M-2)
