11 hours ago
6
Para penerima manfaat mengambil BSU di kantor pos.(Pos Indonesia)
Pos Indonesia ditunjuk pemerintah sebagai salah satu mitra penyalur Bantuan Subsidi Upah (BSU). Melalui kemitraan strategis ini, Pos Indonesia memanfaatkan jaringan kantor pos yang tersebar di bergagai penjuru Tanah Air. Salah satu kelompok target yang disasar adalah para pekerja yang tidak memiliki rekening bank.
Operator dan juru bayar di Kantor Pos Bekasi mengonfirmasi bahwa banyak penerima BSU 2025 tidak memiliki akses perbankan dan digital. Ia juga mengatakan para penerima manfaat tidak menerima sosialisasi yang cukup tentang tata cara pengambilan BSU.
"Kami menyusun sistem antrean berdasarkan barcode dan KTP. Sebagian besar datang tanpa pemahaman lengkap, jadi kami sediakan petugas frontliner untuk bantu verifikasi dan edukasi," jelas Umi dilansir dari keterangan resmi, Kamis (10/7).
Alokasi penerima BSU di wilayah Bekasi dibagi menjadi dua, yaitu Kota Bekasi dan Kabupaten Bekasi. Secara total, penerima manfaat BSU di Bekasi mencapai 105.929 orang, dengan rincian Kabupaten Bekasi 66.953 penerima dan Kota Bekasi: 38.976 penerima.
Hingga kini, realisasi penyaluran mencapai 23,38% dan terus meningkat setiap hari. Kantorpos Bekasi menjadi salah satu lokasi utama dengan jadwal layanan diperpanjang dan loket khusus BSU dibuka hingga akhir pekan.
“Kami optimalkan layanan. Jika perlu, kami tambah personel di loket agar proses lebih cepat,” tutur Umi.
Salah satu penerima manfaat, Iis Risalina (29) yang merupakan karyawan laundry mengaku terkejut bahwa namanya ada di dalam daftar penerima BSU. Pasalnya, ia mengira para pekerja yang mendapat bantuan hanya yang memiliki rekening bank.
"Saya tahu info BSU dari teman. Saya pikir enggak akan dapat karena kerja saya di tempat kecil," tuturnya.
Layanan penyaluran BSU ini diselenggarakan di lebih dari 4.300 Kantorpos aktif di seluruh Indonesia, termasuk wilayah-wilayah terdepan, terpencil, tertinggal. Dengan jam operasional yang diperpanjang dan layanan akhir pekan di sejumlah titik, PosIND menunjukkan komitmennya untuk memastikan bahwa bantuan pemerintah benar-benar sampai kepada mereka yang berhak. (E-3)
