1 day ago
8
Pemprov Kalten kembali raih opini wajar tanpa pengecualian (WTP).(MI/Surya Sriyanti)
PEMERINTAH Provinsi (Pemprov) Kalimantan Tengah (Kalteng) kembali memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Kalteng atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2024 untuk yang ke-11.
Hal itu dikatakan Wagub Kalteng Edy Pratowo dalam Rapat Paripurna Ke-5 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2025, yang digelar di Ruang Rapat DPRD Kalteng, Selasa (03/06).
Menurut Wakil Gubernur, prestasi ini merupakan keberhasilan ke-11 kali berturut-turut sejak 2014 yang menunjukkan tata kelola keuangan daerah yang akuntabel dan transparan.
"Capaian ini membuktikan bahwa kinerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui pelaksanaan APBD sangat bagus dan bisa dipertanggungjawabkan. Keberhasilan ini tentu juga berkat dukungan dan kerja sama DPRD, sebagai mitra Pemerintah Daerah," ungkap Wagub
Gubernur juga memaparkan secara ringkas realisasi APBD 2024, di antaranya, pendapatan daerah dianggarkan sebesar Rp9,22 triliun, dengan realisasi mencapai Rp8,33 triliun atau 90,38%.
Rinciannya meliputi, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rp2,82 triliun (104,61%), pendapatan transfer Rp5,33 triliun (81,76%), dan lain-lain pendapatan daerah sah Rp184 miliar (2.289%).
Belanja Daerah dianggarkan sebesar Rp10,22 triliun, dengan realisasi Rp9,13 triliun atau 89,39% yang terdiri dari belanja operasi Rp5,02 triliun (87,72%), belanja modal Rp2,95 triliun (94,63%), belanja tidak terduga Rp18 miliar (28,17%), dan belanja transfer Rp1,137 triliun (87,21%).
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) tahun 2024 tercatat sebesar Rp378 miliar lebih. Neraca Daerah per 31 Desember 2024 menunjukkan total aset Rp17 triliun lebih, total kewajiban Rp536,72 miliar lebih, dan total ekuitas Rp16,977 triliun lebih. (E-2)
