Pemkab Kotim Antisipasi Bencana Kemarau

Petugas sedang melakukan pemadaman kebakaran lahan.(DOK BPBD Palangka Raya)

Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) bersiap menghadapi potensi bencana di musim kemarau.  Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kotim ditunjuk sebagai leading sector untuk menggelar rapat koordinasi lintas sektor guna membahas langkah antisipasi. 

“Kita bicara karhutla tadi, perintah Bapak Bupati dalam sambutan acara penyusunan indeks ketahanan daerah adalah memerintahkan BPBD melaksanakan rakor. Ini penting karena hasil diskusi kami dengan BMKG Cilik Riwut menyebut dasarian kedua Juni sudah memasuki musim kemarau,” ungkap Kepala Pelaksana BPBD Kotim, Multazam, Rabu (4/6).

Selain kebakaran hutan dan lahan (karhutla), ancaman kekeringan juga menjadi perhatian serius.  Wilayah selatan Kotim, yang memiliki keterbatasan air bersih dan masalah intrusi air laut, sangat rentan terhadap dampak kekeringan.  Hal ini berpotensi mengancam kesehatan masyarakat dan sektor pertanian.

“Di sisi lain, pertanian kita juga menghadapi risiko. Masa tanam dimulai Mei, dan dalam empat bulan ke depan justru masuk musim panen yang rawan kekurangan air. Padahal wilayah selatan merupakan daerah potensi swasembada pangan,” jelas Multazam.

BPBD Kotim telah berkoordinasi dengan Dinas Pertanian untuk menyiapkan langkah-langkah kontijensi, termasuk intervensi jika terjadi kekeringan di lahan pertanian.  Rapat koordinasi nanti akan melibatkan Dinas Bina Marga, Balai Wilayah Sungai, dan instansi terkait lainnya.

“Untuk itu kami sedang menyusun kajian agar saat rapat nanti bisa diputuskan langkah siaga bencana karhutla dan kekeringan. Daerah selatan, masyarakatnya mengandalkan air hujan untuk konsumsi harian. Tahun lalu sempat mengalami kekeringan juga, tapi terbantu karena masyarakat menjual air sendiri,” papar Multazam.

Wilayah rawan karhutla, yang juga sering terdampak banjir saat musim hujan, meliputi Mentaya Hilir Selatan, Pulau Hanaut, Mentaya Hilir Utara, Seranau, sebagian Cempaka Mulia, Parenggean, MB Ketapang, dan Baamang.  Namun, Multazam menekankan bahwa fokus penanganan akan diprioritaskan pada titik-titik rawan tertentu.

“Pulau Hanaut dan Parenggean misalnya, sumber daya kita untuk penanggulangan di sana terbatas karena faktor geografis. Sungai Mentaya jadi pembatas utama untuk akses,” tegasnya. 

 Pemerintah Kotim berharap rapat koordinasi ini akan menghasilkan langkah-langkah efektif untuk meminimalisir dampak bencana kemarau. (H-1)