Pemerintah Finalisasi Skema Pembiayaan 3 Juta Rumah

(Ki-ka) Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo(MI/Ilham Ramadhan A)

PEMERINTAH memperkuat sinergi dan kolaborasi dalam rangka mewujudkan program pembangunan tiga juta rumah. Salah satu yang krusial dan terus dipertajam yakni mengenai skema pembiayaan untuk mengeksekusi program tersebut.

Hal itu diungkapkan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait usai melakukan rapat bersama dengan Menteri Keuangan, Menteri Badan Usaha Milik Negara, Gubernur Bank Indonesia, dan para Direktur Utama Himbara di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu (19/2). 

Pria yang karib disapa Ara itu menambahkan, hasil kerja sama dan sinergi bakal diperuncing dan difinalisasi pada Kamis (20/2) oleh tim teknis. "Jadi semuanya bisa bergerak cepat. Saya pikir ini terobosan dan contoh baik dari kerja sama antara otoritas fiskal dan moneter, antara pemerintah dan Bank Indonesia," kata dia.

"Besok kita akan lanjut jam 4 sore dan akan disampaikan. Mudah-mudahan besok sudah jelas bagaimana bentuknya, programnya, apa saja prosedurnya," tambah Ara.

Di kesempatan yang sama, Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan program tiga juta rumah diyakini dapat menjadi pelecut perekonomian dalam negeri. Karenanya bank sentral berkomitmen mendukung kebijakan pemerintah yang menyangkut dengan upaya penumbuhan ekonomi dalam negeri.

"Dukungan-dukungan yang diberikan oleh Bank Indonesia salah satunya melalui yang kami sebut kebijakan insentif likiditas makro prudensial, yaitu dengan menurunkan kewajiban GWM (Giro Wajib Minimum) dari bank-bank," ungkap Perry.

Dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI bulan ini, misalnya, bank sentral telah menambahkan insentif likuiditas makroprudensial dari semula 4% menjadi 5% dari dana pihak ketiga (DPK) yang salah satunya menjadi pemanis untuk diberikan ke sektor perumahan. 

Perry menambahkan, BI juga akan terus melihat peluang kebijakan yang dapat diambil untuk mendukung program-program pemerintah. Itu tak terkecuali pada sektor hilirisasi yang juga menjadi prioritas utama pengambil keputusan.

Sedangkan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, Bendahara Negara akan mendukung penggarapan program tiga juta rumah. Itu akan melengkapi dukungan fiskal untuk sektor perumahan lain dalam bentuk Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sebesar Rp18 triliun di APBN 2025.

"Kita mendukung, mencoba mencari berbagai instrumen yang kita akan ikhtiarkan. Sudah menemukan beberapa cara yang nanti akan difinalkan lebih lanjut oleh tim teknis," ucap dia.

"Kita optimistis ini akan bisa di scale up atau ditingkatkan yang kemudian bisa mendukung target dari sisi volume yang lebih tinggi, karena tadi 3 juta rumah," tambah Sri Mulyani.

Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan, kerja sama dan sinergi yang dilakukan tersebut tak lepas dari misi Presiden Prabowo Subianto untuk menyediakan tiga juta rumah bagi masyarakat Indonesia. "Bapak Presiden punya visi besar, bagaimana perumahan rakyat ini bisa benar-benar dicapai sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan kita, juga memberikan solusi yang selama ini merupakan backlog cukup panjang," ujar Erick.

Dia juga tak menutup kemungkinan program tiga juta rumah itu melingkupi perumahan komersial atau melibatkan peran swasta. "Besok tim teknisnya, tetapi di sisi itu tadi ada juga beberapa improvisasi, tidak hanya rumah rakyat tetapi rumah komersial yang sedang digodok," pungkasnya.(M-2)