1 week ago
10
ilustrasi gambar tentang Pancasila: Proses Kilat Lahirnya Dasar Negara(Media Indonesia)
Pancasila, fondasi ideologis bangsa Indonesia, lahir melalui serangkaian peristiwa penting yang melibatkan tokoh-tokoh visioner. Perumusan dasar negara ini bukanlah proses instan, melainkan sebuah perjalanan panjang yang melibatkan perdebatan, kompromi, dan konsensus. Mari kita telusuri bagaimana Pancasila, yang kita kenal sekarang, terbentuk dalam waktu yang relatif singkat namun sarat makna.
Latar Belakang Historis Pembentukan Pancasila
Sebelum kemerdekaan, semangat nasionalisme telah bersemi di kalangan pemuda dan intelektual Indonesia. Mereka mendambakan sebuah negara yang merdeka, berdaulat, dan memiliki identitas sendiri. Jepang, yang saat itu menduduki Indonesia, memanfaatkan sentimen ini dengan menjanjikan kemerdekaan. Namun, janji ini tidak sepenuhnya tulus, melainkan bagian dari strategi Jepang untuk mendapatkan dukungan dari rakyat Indonesia dalam Perang Dunia II. Meskipun demikian, momentum ini dimanfaatkan oleh para pemimpin Indonesia untuk mempersiapkan kemerdekaan.
Pada tanggal 29 April 1945, Jepang membentuk Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). Badan ini bertugas untuk merumuskan dasar negara, undang-undang dasar, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan persiapan kemerdekaan. BPUPKI mengadakan dua sidang penting. Sidang pertama, yang berlangsung dari tanggal 29 Mei hingga 1 Juni 1945, membahas tentang dasar negara. Sidang kedua, yang berlangsung dari tanggal 10 hingga 17 Juli 1945, membahas tentang rancangan undang-undang dasar.
Sidang BPUPKI dan Perumusan Dasar Negara
Sidang pertama BPUPKI menjadi ajang perdebatan sengit mengenai dasar negara. Berbagai usulan diajukan oleh para anggota BPUPKI, yang mewakili berbagai golongan dan ideologi. Beberapa tokoh yang memberikan usulan penting antara lain Mohammad Yamin, Soepomo, dan Soekarno. Mohammad Yamin mengusulkan lima dasar negara, yaitu Peri Kebangsaan, Peri Kemanusiaan, Peri Ketuhanan, Peri Kerakyatan, dan Kesejahteraan Rakyat. Soepomo mengusulkan lima dasar negara, yaitu Persatuan, Kekeluargaan, Keseimbangan Lahir dan Batin, Musyawarah, dan Keadilan Sosial.
Soekarno, pada tanggal 1 Juni 1945, menyampaikan pidato yang sangat terkenal, yang kemudian dikenal sebagai Lahirnya Pancasila. Dalam pidatonya, Soekarno mengusulkan lima dasar negara, yaitu Kebangsaan Indonesia, Internasionalisme atau Perikemanusiaan, Mufakat atau Demokrasi, Kesejahteraan Sosial, dan Ketuhanan Yang Maha Esa. Soekarno juga mengusulkan nama Pancasila untuk lima dasar negara tersebut. Usulan Soekarno ini mendapat sambutan yang luas dari para anggota BPUPKI.
Meskipun usulan Soekarno mendapat dukungan, perdebatan mengenai dasar negara masih terus berlanjut. Beberapa anggota BPUPKI menginginkan agar dasar negara berdasarkan pada agama Islam. Untuk menjembatani perbedaan pendapat, dibentuklah Panitia Sembilan, yang bertugas untuk merumuskan rumusan dasar negara yang dapat diterima oleh semua pihak. Panitia Sembilan terdiri dari Soekarno, Mohammad Hatta, Abikoesno Tjokrosoejoso, Agus Salim, Wahid Hasyim, Mohammad Yamin, Abdul Kahar Muzakkir, Mr. AA Maramis, dan Achmad Soebardjo.
Piagam Jakarta dan Kompromi Nasional
Panitia Sembilan berhasil merumuskan sebuah rancangan pembukaan undang-undang dasar, yang kemudian dikenal sebagai Piagam Jakarta. Piagam Jakarta mencantumkan rumusan Pancasila dengan sila pertama berbunyi Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Rumusan ini menimbulkan kontroversi, karena dianggap diskriminatif terhadap warga negara yang beragama selain Islam.
Menjelang proklamasi kemerdekaan, Mohammad Hatta menerima masukan dari beberapa tokoh dari Indonesia bagian timur, yang menyatakan keberatan terhadap rumusan sila pertama Piagam Jakarta. Mereka khawatir bahwa rumusan tersebut dapat memecah belah persatuan bangsa. Setelah melalui perundingan yang intensif, Hatta berhasil meyakinkan para tokoh Islam untuk mengubah rumusan sila pertama menjadi Ketuhanan Yang Maha Esa. Perubahan ini merupakan sebuah kompromi besar yang menunjukkan semangat persatuan dan kesatuan bangsa.
Perubahan rumusan sila pertama Pancasila merupakan momen krusial dalam sejarah Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa para pendiri bangsa memiliki visi yang jauh ke depan, yaitu membangun sebuah negara yang inklusif dan menghargai keberagaman. Kompromi ini juga menjadi bukti bahwa Pancasila bukanlah ideologi yang kaku dan dogmatis, melainkan sebuah ideologi yang fleksibel dan adaptif terhadap perubahan zaman.
Pengesahan Pancasila dan Maknanya Bagi Bangsa
Pada tanggal 18 Agustus 1945, sehari setelah proklamasi kemerdekaan, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam pembukaan UUD 1945, tercantum rumusan Pancasila yang telah disempurnakan, yaitu:
| 1 | Ketuhanan Yang Maha Esa |
| 2 | Kemanusiaan yang Adil dan Beradab |
| 3 | Persatuan Indonesia |
| 4 | Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan |
| 5 | Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia |
Pengesahan Pancasila sebagai dasar negara merupakan puncak dari proses panjang perumusan dasar negara. Pancasila menjadi landasan ideologis bagi seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila bukan hanya sekadar rumusan kata-kata, melainkan sebuah pandangan hidup, sebuah weltanschauung, yang menjadi pedoman bagi seluruh rakyat Indonesia.
Pancasila memiliki makna yang sangat mendalam bagi bangsa Indonesia. Pertama, Pancasila merupakan identitas nasional yang membedakan Indonesia dari bangsa-bangsa lain. Kedua, Pancasila merupakan sumber nilai dan norma yang menjadi pedoman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Ketiga, Pancasila merupakan alat pemersatu bangsa yang mampu mengatasi perbedaan suku, agama, ras, dan golongan. Keempat, Pancasila merupakan cita-cita luhur bangsa Indonesia untuk mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera.
Relevansi Pancasila di Era Modern
Di era globalisasi dan digitalisasi ini, Pancasila tetap relevan sebagai landasan ideologis bangsa Indonesia. Nilai-nilai Pancasila, seperti gotong royong, toleransi, dan musyawarah, sangat penting untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa di tengah arus informasi yang deras dan perbedaan pendapat yang semakin tajam. Pancasila juga menjadi benteng pertahanan terhadap ideologi-ideologi asing yang bertentangan dengan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia.
Pancasila harus terus diaktualisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini dapat dilakukan melalui pendidikan, sosialisasi, dan keteladanan. Generasi muda harus memahami dan menghayati nilai-nilai Pancasila agar dapat menjadi agen perubahan yang membawa Indonesia menuju kemajuan dan kesejahteraan. Pemerintah, tokoh masyarakat, dan seluruh elemen bangsa harus bersinergi untuk menjaga dan melestarikan Pancasila sebagai warisan berharga bagi generasi penerus.
Pancasila bukan hanya sekadar hafalan, melainkan sebuah keyakinan yang harus diwujudkan dalam tindakan nyata. Setiap warga negara Indonesia memiliki tanggung jawab untuk mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam segala aspek kehidupan. Dengan demikian, Pancasila akan tetap menjadi living ideology yang relevan dan bermakna bagi bangsa Indonesia di masa kini dan masa depan.
Tantangan dan Upaya Mempertahankan Pancasila
Meskipun Pancasila telah menjadi konsensus nasional, namun tantangan untuk mempertahankannya tidaklah ringan. Radikalisme, terorisme, intoleransi, dan korupsi merupakan ancaman nyata bagi Pancasila. Selain itu, globalisasi dan digitalisasi juga membawa dampak negatif, seperti penyebaran berita bohong (hoax), ujaran kebencian (hate speech), dan polarisasi sosial.
Untuk menghadapi tantangan tersebut, diperlukan upaya yang komprehensif dan berkelanjutan. Pertama, pendidikan Pancasila harus ditingkatkan kualitasnya dan disesuaikan dengan perkembangan zaman. Kedua, penegakan hukum harus dilakukan secara tegas dan adil terhadap pelaku tindak pidana yang mengancam Pancasila. Ketiga, dialog antarumat beragama dan antarkelompok masyarakat harus terus digalakkan untuk memperkuat toleransi dan kerukunan. Keempat, literasi digital harus ditingkatkan agar masyarakat dapat memilah dan memilih informasi yang benar dan bermanfaat. Kelima, peran keluarga dan masyarakat dalam menanamkan nilai-nilai Pancasila kepada generasi muda harus dioptimalkan.
Mempertahankan Pancasila adalah tanggung jawab kita bersama sebagai warga negara Indonesia. Dengan semangat gotong royong dan persatuan, kita dapat mengatasi segala tantangan dan mewujudkan cita-cita luhur bangsa Indonesia. Pancasila adalah harga mati yang harus kita jaga dan lestarikan untuk kemajuan dan kesejahteraan bangsa Indonesia.
Mari kita jadikan Pancasila sebagai pedoman hidup, sebagai sumber inspirasi, dan sebagai kekuatan pemersatu bangsa.
