12 hours ago
6
Ilustrasi(ANTARA/DAVID MUHARMANSYAH)
SELEKSI Penerimaan Murid Baru (SPMB) pada jenjang SMAN dan SMKN di berbagai daerah termasuk Tasikmalaya, dipastikan jumlah warga tidak mampu bertambah setelah banyak orang tua meminta surat keterangan tidak mampu (SKTM) khusus masuk sekolah. Persyaratan tersebut, diperuntukkan sebagai syarat siswa tidak mampu dapat masuk sekolah negeri.
Orang tua siswa, Puja Laksana, warga Indihiang, mengatakan, seleksi penerimaan murid baru (SPMB) tahun ini adanya kesamaan dengan penerimaan peserta didik baru (PPDB) lantaran banyak orang tua kecewa anaknya tidak bisa masuk sekolah sesuai domisili jarak dari rumah 1,2 kilometer. Namun, kegagalan masuk tersebut diduga banyak orang tua siswa mampu bermain dengan memanfaatkan surat keterangan tidak mampu (SKTM) setelah ada kebijakan dari pemerintah.
"Pada zona domisili anak saya memang gagal masuk ke SMAN 2 Tasikmalaya dan harus bersaing dengan orang tua mampu dan tidak mampu memakai SKTM yang dikeluarkan Kelurahan. Gagalnya masuk ke sekolah tersebut, terpaksa beralih ke yang lain meski jaraknya 2 kilometer dari rumah dan sangat ironis sekolah dekat rumahnya tidak bisa menerima," katanya, Rabu (9/7/2025)
Ia mengatakan, seleksi penerimaan murid baru (SPMB) melalui sistem online berhasil dilakukan dan pada tahapan berikutnya tersisihkan setelah sejumlah siswa yang mendaftar mendapat SKTM karena adanya kebijakan pemerintah. Namun, surat tersebut seharusnya diperuntukkan bagi siswa tidak mampu dapat masuk ke negeri, tapi selama ini ada kecurigaan orang tua siswa mampu masuk sekolah negeri.
"Sebetulnya rumah saya ke sekolah dekat dan terdapat beberapa sekolah negeri, tapi anehnya tidak masuk dan sekarang harus daftar ke SMAN 6 dengan jarak dari rumah ke sekolah 2 kilometer. Akan tetapi, dari sekolah dekat rumah malah tidak menerima dengan alasan penuh hingga saya sebagai orang tua sangat kecewa," ujarnya.
Sementara itu, pengamat pendidikan Kota Tasikmalaya Anne Yuniarti, mengatakan, orang tua yang mampu secara ekonomi menyalahgunakan SKTM khusus anaknya masuk sekolah negeri dan sebetulnya ini ada bentuk ketimpangan dapat merugikan mereka yang benar membutuhkan. Namun, penyalahgunaan tersebut mereka bukan hanya mencederai sistem tapi merebut hak anak kurang mampu seharusnya menjadi diprioritaskan.
"Sekolah negeri memang untuk semua kalangan masyarakat, tetapi kebijakan afirmasi seperti kuota SKTM dibuat untuk membantu yang paling rentan. Kalau kita sendiri merusak keadilan, pendidikan jadi kehilangan rohnya dan fenomena ini menunjukkan sistem kita masih memiliki celah perlu diperbaiki," katanya.
Menurutnya, persyaratan bagi orang tua siswa tidak mampu memang wajar mereka bisa masuk sekolah negeri, tapi fenomena bagi yang mampu tetap memiliki instrumen alfirmatif dan jika tidak diiringi verifikasi ketat tentu sangat bisa disalahgunakan. Namun, sebagian besar orang tua ingin memberikan pendidikan yang terbaik untuk anaknya dalam membangun integritas dan sekolah negeri milik publik sepatutnya akses diberikan secara adil terutama untuk mereka yang benar membutuhkan.
"Saya jujur sedih melihat fenomena SKTM, satu sisi kita punya anak dari keluarga tidak mampu berjuang luar biasa demi pendidikan, dari sisi lain ada secara ekonomi cukup mapan memilih jalan pintas mengakali sistem dan seharusnya menjadi jembatan untuk keadilan sosial, bukan dimanfaatkan. Kalau ingin pendidikan adil, bermanfaat harus berperilaku jujur, para orangtua yang meminta SKTM agar anaknya bisa masuk negeri sebagai bentuk kecurangan tidak bisa ditoleransi," pungkasnya. (H-2)
