
WAKIL Ketua Komisi VI DPR RI Nurdin Halid, melakukan kunjungan kerja ke Daerah Pemilihan (Dapil) II Sulawesi Selatan (Sulsel). Politisi Partai Golkar itu memanfaatkan masa reses dengan mengunjungi konstituen di sejumlah titik di Kabupaten Bone, Wajo, dan Sopeng.
“Masa reses dimulai hanya 5 hari sebelum Lebaran. Jadi, saya memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya sebelum Hari Raya. Selain memantau arus mudik, saya juga mengunjungi konstituen di beberapa titik,” ungkap Nurdin melalui keterangannya, Jumat (28/3).
Kunjungan kerja Nurdin dimulai dengan memantau langsung arus mudik dan kondisi layanan jasa penyeberangan Pelabuhan Bajoe, Bone didampingi stakeholder termasuk General Manager (GM) ASDP Bajoe Mario Sardadi.
“Saya ingin memastikan kesiapan mudik lebaran berjalan aman dan lancar di Kabupaten Bone, khususnya para penumpang kapal ferry yang menyeberang dari pelabuhan Bajoe ke Kolaka, Sulawesi Tenggara,” ujar Nurdin.
Ketua Umum PSSI periode 2003-2011 itu menyempatkan naik ke atas kapal bercengkrama dengan penumpang dan awak kapal. Ia memuji kebersihan kapal, kesigapan para awak kapal dan manajemen ASDP Bajoe dalam menghadapi arus mudik.
“Saya mengapresiasi kesiapan ASDP Bajoe menghadapi arus mudik Lebaran 2025 ini. Meski ada lonjakan penumpang, namun tidak terlihat penumpukan dan antrian penumpang maupun kendaraan yang akan memanfaatkan penyeberangan kapal ferry. Tidak ada juga gangguan jasa layanan mulai pintuk masuk hingga pemberangkatan kapal fery,” kata Nurdin.
Pada kesempatan itu, Nurdin menerima aspirasi dari GM ASDP Bajoe Mario Sardadi tentang urgensi ASDP Bajoe untuk memiliki kapal sendiri bagi layanan operasional pengangkutan penumpang dari Bajoe ke Kolaka.
Nurdin memahami pentingnya ASDP Bajoe memiliki kapal layanan penumpang. Ia berjanji akan memperjuangkannya di DPR RI.
“Melihat sendiri arus penumpang di sini, saya menilai pengadaan kapal penumpang oleh ASDP untuk melayani rute Bajoe-Kolaka menjadi kebutuhan mendesak. Jadi, ASDP Bajoe harus punya kapal penumpang sendiri, selain yang selama ini dimiliki pihak swasta,” tutur Nurdin.
Dari Bone, Nurdin menuju Kabupaten Sopeng. Ia menemui masyarakat Sopeng di Kelurahan Pajalesang, Kecamatan Lilirilau. Kegiatan ini disambut langsung oleh Wakil Bupati Soppeng, Selle KS Dalle, serta dihadiri oleh Kepala Dinas Koperindag, Kepala Dinas Sosial, dan Camat Lilirilau.
Dalam sambutannya, Nurdin menegaskan dirinya selalu terbuka untuk menerima aspirasi masyarakat dan pemerintah daerah, khususnya terkait sektor-sektor yang menjadi mitra Komisi VI DPR, terutama bidang perdagangan, koperasi, BUMN, Badan Perlindungan Konsumen, dan Badan Pengawasan Persaingan Usaha.
“Komitmen saya untuk membangun dan memperjuangkan kepentingan masyarakat Soppeng di DPR RI tak akan luntur. Bagi pemerintah daerah dan masyarakat, jika merasa perlu berkomunikasi atau ada hal yang ingin disampaikan, silakan telepon saja. Nomor HP saya tidak pernah berubah,” tegasnya.
Nurdin juga berbagi dengan masyarakat dengan menyerahkan bantuan berupa paket sembako, sebagai bentuk kepedulian di bulan suci. Kehadirannya pun disambut hangat oleh warga yang berharap komitmen Nurdin Halid dapat membawa manfaat nyata bagi Soppeng, terutama dalam sektor ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
Dari Sopeng, perjalanan Nurdin Halid berlanjut ke Kabupaten Wajo pada hari yang sama. Bertempat di Gedung Lampulung Atakka, acara temu konstituen ini dihadiri ribuan warga dari berbagai elemen masyarakat, termasuk anggota Persatuan Warakawuri Republik Indonesia (PWRI) Kabupaten Wajo, para pensiunan guru, para tokoh masyarakat serta masyarakat umum.
Dalam kesempatan tersebut, sebanyak 1.000 kupon sembako juga dibagikan sebagai bagian dari momen berbagi bersama warga di Bulan Suci Ramadan.
Nurdin menegaskan bahwa sebagai anggota Komisi VI yang membidangi perdagangan, BUMN, dan koperasi, ia siap mendengar dan menindaklanjuti permasalahan yang dihadapi masyarakat di bidang-bidang tersebut. Ia juga menegaskan komitmennya untuk tetap mudah dihubungi oleh masyarakat.
“Bila ada masalah tentang harga sembako, harga pupuk, atau perbankan, telepon saja. Nomor HP saya tidak akan berubah meskipun saya terpilih menjadi anggota DPR RI,” ujar Nurdin Halid.
Terkait permasalahan banjir Danau Tempe, meskipun bukan dalam ranah Komisi VI, Nurdin Halid menyatakan akan membahasnya dalam lintas komisi serta mendorong Gubernur Sulawesi Selatan untuk mengajukan surat resmi ke pemerintah pusat agar mendapatkan perhatian lebih serius.
Sementara itu, menanggapi permintaan warga terkait shelter pengungsi saat banjir, ia memberikan respons langsung dengan menawarkan solusi konkret.
“Silakan cari tanah, kalau ada rezeki, saya pribadi akan membangunkan. Doakan kita semua sehat,” ujarnya disambut tepuk tangan warga.
(H-3)