1 week ago
13
Korea Selatan akan menggelar pemilu presiden pada 3 Juni 2025, setelah Mahkamah Konstitusi resmi mencopot Yoon Suk Yeol dari jabatan presiden akibat deklarasi darurat militer.(freepik)
KOREA Selatan akan menggelar pemilihan presiden pada 3 Juni, demikian diumumkan pemimpin sementara negara tersebut, setelah Mahkamah Konstitusi mencopot Yoon Suk Yeol dari jabatan presiden.
Yoon dimakzulkan parlemen pada Desember lalu karena deklarasi darurat militer yang mengejutkan. Mahkamah menguatkan pemakzulan tersebut pada 4 April, membuka jalan bagi pemilu kilat dalam waktu 60 hari.
Presiden sementara Han Duck-soo mengumumkan tanggal pemilu pada Selasa, dengan mengatakan negara “perlu segera sembuh dari luka” dan bergerak “maju dan ke atas.”
Deklarasi darurat militer Yoon, menjerumuskan Korea Selatan ke dalam ketidakpastian politik yang mendalam dan menyoroti perpecahan serius dalam masyarakatnya.
“Saya dengan tulus meminta maaf atas kebingungan dan kekhawatiran yang terjadi pada masyarakat selama empat bulan terakhir, serta atas kenyataan menyedihkan berupa kekosongan kursi kepresidenan,” kata Han.
Yoon menyatakan ancaman dari “kekuatan anti-negara” dan Korea Utara menjadi alasan di balik deklarasi darurat militernya. Namun, tak lama kemudian terungkap langkahnya itu lebih dipicu masalah politik dalam negeri ketimbang ancaman eksternal.
Yoon kini juga didakwa secara terpisah dengan tuduhan pemberontakan dan sedang menjalani proses hukum di pengadilan pidana.
Sejumlah politisi telah menyatakan niat mereka untuk mencalonkan diri dalam pemilu presiden, termasuk Menteri Tenaga Kerja Kim Moon-soo yang mengundurkan diri dari jabatannya untuk memulai kampanye.
Ahn Cheol-soo, anggota parlemen dari Partai Kekuatan Rakyat yang berkuasa dan sudah tiga kali mencalonkan diri dalam pemilu presiden sebelumnya, juga ikut maju sebagai kandidat.
Namun, saat ini kandidat terkuat adalah pemimpin oposisi Lee Jae-myung, yang pada 2022 kalah dari Yoon dalam pemilu paling ketat sepanjang sejarah Korea Selatan. Dalam survei Gallup yang dilakukan pekan lalu, Lee memperoleh tingkat dukungan sebesar 34%.
Yoon meninggalkan Korea Selatan dalam keadaan terpecah. Meskipun deklarasi darurat militer memicu kemarahan besar, dengan ribuan orang turun ke jalan menuntut penggulingannya, para pendukung Yoon justru menjadi semakin berani dan ekstrem.
Di tengah upaya Korea Selatan untuk bangkit dari krisis politiknya, negara ini juga dihadapkan pada tantangan ekonomi baru berupa tarif besar-besaran yang diumumkan oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump.
Korea Selatan kini menghadapi tarif sebesar 25% atas ekspornya ke AS, dan pihak berwenang menyatakan sedang berupaya untuk bernegosiasi dengan pemerintahan Trump. (BBC/Z-2)
