Komisi III DPR Jamin Bahas RUU KUHAP tidak Dilakukan di Hotel

Ilustrasi.(Antara Foto)

KETUA Komisi III DPR RI Habiburokhman memastikan pembahasan revisi UU KUHAP tidak diselenggarakan di hotel. Ia mengatakan pihaknya akan menggelar rapat pembahasan secara terbuka di Gedung DPR agar dapat disaksikan oleh masyarakat dan media massa. 

Ia menyebut Komisi III telah menyusun jadwal intensif untuk membahas Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) revisi KUHAP mulai Rabu, 9 Juli 2025 hingga 23 Juli 2025.

"Yang jelas pembahasan RUU ini kita lakukan di sini semua. Ga ada cerita kita di hotel atau di apa, ya kita di sini semua supaya bisa diikuti oleh masyarakat, larena perangkat live streamingnya itu lebih maksimal di sini," kata Habiburokhman saat dengan pemerintah soal RUU KUHAP di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa, (8/7).

Habiburokhman mengatakan pihaknya akan menggelar rapat pembahasan secara maraton. Bahkan, ia mengusulkan agar rapat panitia kerja tetap dilanjutkan pada Jumat saat agenda fraksi demi mengejar target penyelesaian pembahasan Rancangan UU KUHAP dalam masa sidang ini. 

“Kalau bisa sih menurut saya hari Jumat juga kita lembur, ya. Harusnya hari fraksi, tapi kita maksimalkan di sini,” katanya.

Politikus Partai Gerindra itu mengatakan UU KUHAP saat ini yang telah berumur 54 tahun itu belum mampu melindungi hak warga negara yang berhadapan dengan hukum. Selain itu, peran advokat yang mendampingi warga negara yang bermasalah dengan hukum juga sangat kecil. Lalu, banyak terjadi intimidasi dan pelanggaran selama proses penegakan hukum.

Maka dari itu, kata ia, diperlukan pembaharuan terhadap KUHAP agar aparat penegak hukum lebih terbuka, profesional, dan menghormati hak asasi manusia.

Ia memastikan RUU KUHAP tidak akan mengurangi, menggeser, mengalihkan kewenangan aparat penegak hukum satu sama lain, namun akan lebih difokuskan pada implementasi keadilan restoratif, penguatan hak-hak warga negara yang berhadapan dengan hukum sebagaimana diatur dalam konstitusi, serta penguatan peran advokat sebagai orang yang membela warga negara yang memiliki masalah hukum.

"RUU KUHAP diharapkan akan memberi keseimbangan antara state atau negara dengan warga negara dalam proses hukum," katanya. (H-4)