1 week ago
11
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Rahayu Saraswati Djojohadikusumo .(Antara Foto/Asprilla Dwi Adha)
WAKIL Ketua Komisi VII DPR RI Rahayu Saraswati Djojohadikusumo mengatakan banyak yang tidak menyukai kebijakan efisiensi anggaran yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto. Salah satu dampak dari kebijakan tersebut diakunya adalah berkurangnya pendapatan dari industri perhotelan dan restoran.
"Biasanya yang ngisi itu pemerintah yang melakukan FGD (focus group discussion), workshop, kunker ya kan. Nah itu semuanya lagi di-cut," ujarnya dalam acara bedah buku yang digelar di NasDem Tower, Jakarta, Jumat (7/3).
Sara, sapaan akrabnya, mengaku mendapat keluhan dari pelaku industri perhotelan dan restoran tersebut. Namun, ia berpendapat kebijakan tersebut seharusnya menjadi titik tolak untuk berpikir dan bekerja di luar business as usual. Pasalnya, praktik menyelenggarakan FGD di hotel oleh pemerintah disebutnya menjadi celah korupsi.
"Sebenarnya banyak celah korupsinya tuh di situ. Ini lagi banyak yang pokoknya nggak suka karena program yang tadinya menjadi celah untuk bikin standarisasi harus bikin FGD 10 (kali), harus bikin panel talk, workshop. Itu lagi banyak yang di-cut, pasti enggak suka," terang Sara.
Di samping itu, ia juga berkomentar soal fenomena pemutusan hubungan kerja (PHK) yang menjadi salah satu pemicu masyarakat menyuarakan gerakan Indonesia Gelap. Berdasarkan data yang diterimanya, jumlah PHK yang terjadi pada 2024 sebenarnya jauh lebih kecil ketimbang penyerapan tenaga kerja.
"Tahun 2024, data dari industri manufaktur, yang di-PHK sekitar 48 ribu, tapi jumlah lapangan pekerjaan, tenaga kerja yang diserap tahun 2024 di industri manufaktur lebih dari satu juta. Ini yang enggak diangkat," paparnya. (Tri/P-2)
