5 hours ago
3
Gubernur Kalsel, Muhidin menjawab pertanyaan wartawan di sela-sela kegiatan Musrenbang Provinsi Kalimantan Selatan 2025-2029.(MI/Denny Susanto)
PEMERINTAH Provinsi Kalimantan Selatan mengusulkan agar program Makan Bergizi Gratis (MBG) dikelola oleh Badan Gizi Nasional (BGN) melalui Satuan Pelaksana Program Gizi (SPPG) dapat dialihkan ke masing-masing sekolah. Usulan ini dinilai dapat menekan pemborosan anggaran dan meningkatkan efektifitas program di lapangan.
Hal itu dikemukakan Gubernur Kalsel, Muhidin, di sela-sela kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Provinsi Kalimantan Selatan 2025-2029, di Banjarbaru Senin (5/5). "Demi efektifitas pelaksanaan program di lapangan dan menekan anggaran yang terpotong para pihak, maka kita akan mengusulkan kepada pemerintah agar program MBG langsung dikelola masing-masing sekolah," tutur Muhidin.
Dengan demikian program MBG dapat melibatkan UMKM di daerah. Serta menu makanan yang disesuaikan dengan makanan khas daerah, namun tetap mengutamakan kualitas dan nilai gizi bagi siswa. "Menu makanan dapat menggunakan makanan khas daerah yang lebih disukai siswa. Sesuai kewenangannya sekolah tingkat SD-SMP menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten/kota dan jenjang SMA-SMK menjadi tanggung jawab provinsi," ujarnya.
Ditambahkan Muhidin program MBG merupakan program yang sangat bagus, sehingga dirinya mengajak seluruh kepala daerah agar memaksimalkan dan mensukseskan program MBG ini.
Seperti diketahui pelaksanaan program MBG banyak menghadapi kendala di lapangan. Pemprov Kalsel sendiri sejatinya telah menyiapkan anggaran MBG yang diambil dari efisiensi anggaran daerah mencapai Rp300 miliar lebih. Setelah adanya perubahan kebijakan dan pelaksanaan MBG diambil alih pemerintah pusat (BGN), dana tersebut akan diperuntukkan untuk perbaikan sarana dan prasarana sekolah di daerah.
Pada kesempatan itu, Dirjen Otda Kemendagri, Akmal Malik, menekankan pentingnya akurasi data dalam sebuah kebijakan. Tak jarang terjadi kesenjangan data di daerah dengan yang diterima pemerintah pusat, sehingga berpotensi terjadi kebocoran dana atau tidak tepat sasaran atas suatu program.
"Tidak kalah penting bagi kepala daerah, memetakan sumber daya alam, dan potensi-potensi daerah lainnya. Saya ingin mengingatkan kepala daerah, kuncinya di data. Jika datanya baik, program pemerintah akan tepat sasaran," ujar Akmal.
Pembukaan Musrenbang RPJMD Provinsi Kalsel ini diisi dengan penandatanganan kesepakatan bersama antara Pemprov dengan Pemkab/Pemko se Kalsel tentang bantuan pembangunan Batalyon Teritorial TNI di Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu. (E-2)
